Jakarta,Suarabersama.com – Indonesia memutuskan bergabung dengan Dewan Perdamaian Gaza, inisiatif yang dibentuk Presiden Amerika Serikat Donald Trump, sebagai bagian dari upaya mendorong stabilitas dan perdamaian di Palestina. Keputusan tersebut diambil bersama tujuh negara lain dan diumumkan secara resmi pada Kamis (22/1).
Keputusan itu tertuang dalam pernyataan bersama Menteri Luar Negeri RI Sugiono dan para menteri luar negeri dari Turki, Mesir, Yordania, Pakistan, Qatar, Arab Saudi, serta Uni Emirat Arab. Pernyataan tersebut diunggah Kementerian Luar Negeri RI melalui media sosial resminya.
“Para menteri mengumumkan keputusan bersama negara-negara mereka untuk bergabung dengan Dewan Perdamaian,” demikian bunyi pernyataan tersebut.
Pemerintah dari delapan negara tersebut akan segera menandatangani dokumen keikutsertaan sesuai dengan prosedur hukum nasional masing-masing. Mereka juga menyatakan dukungan terhadap inisiatif perdamaian yang digagas Trump.
Dalam pernyataan itu, negara-negara anggota sepakat mendorong Dewan Perdamaian untuk menjalankan perannya sebagai “otoritas sementara” di Jalur Gaza. Inisiatif ini tercantum dalam Rencana Komprehensif Mengakhiri Konflik Gaza yang telah didukung melalui Resolusi 2803 Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Langkah kolektif delapan negara tersebut diharapkan dapat mempercepat terwujudnya perdamaian yang adil dan berkelanjutan di Jalur Gaza. Mereka juga menegaskan dukungan terhadap hak rakyat Palestina untuk mendirikan negara yang berdaulat sesuai dengan hukum internasional.
“Dengan demikian, terbukalah jalan bagi terwujudnya keamanan dan stabilitas bagi semua negara dan rakyat di kawasan tersebut,” lanjut pernyataan bersama itu.
Sebelumnya, Presiden Trump mengumumkan pembentukan Dewan Perdamaian Gaza yang melibatkan sejumlah tokoh penting, termasuk utusan khususnya, Steve Witkoff, serta menantunya, Jared Kushner. Dewan ini bertugas mengoordinasikan mobilisasi sumber daya internasional bagi Gaza.
Meski demikian, inisiatif tersebut menuai beragam respons dari komunitas internasional. Sejumlah negara Eropa menyuarakan kekhawatiran bahwa pembentukan Dewan Perdamaian Gaza berpotensi menggeser peran sentral PBB dalam penanganan konflik global.(*)
