suarabersama.com-Ketua DPRP Papua Pegunungan, Yos Elopere, pertanyakan kebijakan Pemerintah Pusat yang memotong dana Otonomi Khusus (Otsus) untuk Papua, tetapi memberikan tambahan dana Otsus ke Provinsi Aceh.
Yos Elopere, mempertanyakan kebijakan Pemerintah Pusat yang kurang rasional dengan memotong dana Otsus untuk Papua, tetapi memberikan tambahan dana Otsus ke Provinsi Aceh untuk tahun 2026 sebesar Rp 8 Triliun,
DPR Papua Pegunungan turut mempertanyakan kepada pemerintah pusat alasan Provinsi Aceh dapat menerima tambahan anggaran sebesar Rp 8 triliun, sementara Papua tidak memperoleh hal yang sama, padahal keduanya sama-sama berstatus sebagai daerah otonomi khusus.
Penyampaian Yos Elopere dikutip dari ceposonline.com, “Kami sangat kesal, karena kami dipaksakan harus ada pemekaran provinsi, kemudian pusat tak memberikan anggaran seluas -luasnya, ini pertimbangan atau aspirasi kami Papua Pegunungan kepada Presiden RI,” di halaman Kantor DPR Papua Pegunungan, Wamena, Kebupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan, pada Senin (24/11/2025)
Yos Elopere, juga menyampaikan bahwa kondisi geografis Papua Pegunungan membuat akses ke 8 (delapan) Kabupaten hingga tingkat Distrik sangat luas dan sulit. Karena itu, ia pernah menyampaikan kepada Menteri Dalam Negeri agar upaya efisiensi di Papua Pegunungan, maupun di seluruh wilayah Papua sebaiknya tidak dilakukan dulu.
“Karena efisiensi ini, dana Otsus Papua juga di potong, kalau anggaran lain silahkan dipotong, tapi kalau Otsus jangan, mengingat akses di Papua Pegunungan ini semua menggunakan penerbangan. Seperti Kabupaten Yahukimo jika mau ke Distrik semua harus pakai pesawat,”
Papua Pegunungan merupakan bagian dari NKRI, sehingga pemerintah pusat juga perlu memberikan dukungan dalam hal pembangunan dan pendanaan. Dengan demikian, kondisi Papua saat ini dapat lebih stabil melalui berbagai peluang, termasuk pembukaan lapangan kerja seperti perekrutan CASN dan program lainnya.
“Kami sangat kesal, karena kami dipaksakan harus ada pemekaran Provinsi, kemudian Pemerintah Pusat tidak memberikan anggaran seluas-luasnya, ini aspirasi kami Papua Pegunungan kepada Presiden,” imbuhnya (” “)
