Jakarta, Suarabersama – Ketua Komisi VII DPR RI, Saleh Daulay, memastikan bahwa hasil rekonstruksi anggaran 2025 untuk TVRI dan RRI tidak akan menyebabkan pemecatan atau pemotongan honor pegawai. Dalam rapat dengan kedua lembaga penyiaran publik tersebut, Saleh menegaskan bahwa tidak ada pengurangan karyawan, termasuk kontributor daerah, dan bahkan pemotongan honor tidak diperbolehkan. Hal ini telah disepakati dan diumumkan dalam keputusan rapat.
Saleh juga meminta agar TVRI dan RRI segera memperkerjakan kembali pegawai yang sempat dirumahkan, dan memastikan berita tentang keputusan ini segera tersebar untuk menenangkan pihak yang khawatir. Ia menambahkan bahwa keputusan untuk merumahkan pegawai sebenarnya belum final, karena penggunaan anggaran untuk tahun 2025 masih dalam proses rekonstruksi.
Sementara itu, Direktur Utama LPP RRI, Hendrasmo, membantah adanya pemecatan pegawai atau penyiar di RRI terkait efisiensi anggaran 2025. Saat rapat dengan Komisi VII, Hendrasmo memastikan bahwa tidak ada pemutusan hubungan kerja (PHK) bagi PPNPN, pengisi acara, atau kontributor di RRI. Saleh mengingatkan bahwa informasi yang disampaikan di DPR didengar publik, dan harus dipertanggungjawabkan.
