Jakarta, Suarabersama.com – Komisi IX DPR RI meminta Kemnaker meningkatkan langkah mitigasi untuk mengantisipasi potensi gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di tengah dinamika konflik global yang berpotensi memengaruhi perekonomian nasional.
Anggota Komisi IX DPR RI, Edy Wuryanto, mengatakan konflik di kawasan Timur Tengah tidak dapat diabaikan karena berpotensi berdampak pada berbagai sektor ekonomi, termasuk dunia ketenagakerjaan di Indonesia.
“Oleh karena itu, saya kira mitigasi Menaker soal PHK ini harus ditingkatkan,” ujar Edy dalam rapat kerja bersama Menteri Ketenagakerjaan Yassierli di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (9/4).
Ia menekankan pentingnya memastikan perlindungan sosial bagi para pekerja yang terdampak PHK agar tidak semakin memperburuk kondisi ekonomi masyarakat.
Senada dengan itu, anggota Komisi IX DPR RI lainnya, Nurhadi, meminta Kemenaker memperkuat sistem deteksi dini terhadap potensi PHK di berbagai sektor industri.
Menurutnya, sistem deteksi dini yang komprehensif akan membantu pemerintah mengidentifikasi sektor-sektor yang rentan terdampak sejak awal, sehingga langkah pencegahan dapat segera dilakukan.
“Saya berharap ada deteksi dini yang dilakukan oleh Pak Menteri beserta jajaran sehingga ini bisa diantisipasi secara dini,” kata Nurhadi.
Ia juga menyoroti tren kenaikan angka PHK dalam dua tahun terakhir. Berdasarkan data Kemenaker, jumlah PHK pada 2024 mencapai sekitar 77 ribu kasus dan meningkat menjadi sekitar 88 ribu kasus pada 2025.
“2026 ini mudah-mudahan turun,” ujarnya berharap.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, turut mengingatkan bahwa tekanan ekonomi global berpotensi meningkatkan angka PHK pada tahun ini.
Ia meminta Kemenaker merancang program-program strategis yang inklusif, terutama untuk melindungi kelompok rentan seperti penyandang disabilitas.
“Proyeksinya tahun ini angkanya akan lebih tinggi karena kondisi ekonominya lebih buruk dibandingkan tahun yang lalu sehingga tekanan terhadap pekerja ini pasti akan semakin berat, termasuk terhadap pekerja dari kalangan difabel,” ujar Charles.
Komisi IX DPR RI berharap pemerintah dapat mengambil langkah antisipatif dan responsif guna menjaga stabilitas ketenagakerjaan, sekaligus meminimalkan dampak sosial dari potensi gelombang PHK.
Upaya tersebut dinilai penting agar daya tahan ekonomi masyarakat tetap terjaga di tengah ketidakpastian global. * * *
