JAKARTA, suarabersama.com – Kenaikan harga minyak dunia akibat memanasnya situasi geopolitik di Timur Tengah dinilai berpotensi menekan ekonomi dalam negeri. Anggota Komisi VII DPR RI, Bambang Haryo Soekartono, meminta pemerintah menahan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, khususnya untuk sektor transportasi publik.
Menurutnya, kebijakan tersebut penting untuk menjaga stabilitas harga dan mencegah lonjakan inflasi yang dapat membebani masyarakat. “Langkah ini diperlukan agar efek berantai terhadap biaya ekonomi bisa ditekan,” ujarnya, Selasa (31/3/2026).
Prioritaskan Transportasi Publik
Bambang menekankan, BBM subsidi seperti Pertalite dan Solar sebaiknya difokuskan untuk angkutan massal, seperti bus, truk logistik, kereta api, hingga kapal laut dan penyeberangan. Ia menilai sektor ini memiliki peran vital dalam menjaga distribusi barang dan mobilitas masyarakat.
Namun, ia juga menyoroti masih adanya penyalahgunaan BBM subsidi oleh kendaraan pribadi, yang membuat penyalurannya tidak tepat sasaran.
Jaga Daya Beli dan Pertumbuhan Ekonomi
Ia menilai, jika pemerintah mampu menjaga harga BBM subsidi tetap stabil, maka daya beli masyarakat dapat terjaga dan target pertumbuhan ekonomi tidak terganggu. Kebijakan ini juga diyakini mampu meredam tekanan inflasi di tengah ketidakpastian global.
Bambang mencontohkan beberapa negara seperti Malaysia dan Brunei Darussalam yang masih mampu mempertahankan harga BBM subsidi di level rendah sebagai upaya menjaga stabilitas ekonomi domestik.
Sektor Laut Jadi Prioritas
Selain itu, ia mendorong pemerintah memberi perhatian khusus pada sektor transportasi laut dan penyeberangan. Menurutnya, sektor ini memiliki peran strategis sebagai penghubung antarwilayah sekaligus penopang distribusi logistik nasional.
Berdasarkan data BPH Migas, konsumsi BBM subsidi di sektor ini relatif kecil, namun dampaknya besar terhadap stabilitas harga barang dan biaya logistik. “Meski porsinya kecil, dampaknya sangat signifikan dalam menjaga ekonomi antarwilayah tetap stabil,” katanya. Ia pun menegaskan pentingnya kebijakan subsidi yang lebih tepat sasaran agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh sektor produktif dan masyarakat luas. (kls)
