JAKARTA , suarabersama.com – DPR menilai langkah penghematan anggaran negara di tengah ketidakpastian global tidak cukup hanya dengan memotong gaji pejabat. Pemerintah juga diminta memangkas dan mengefektifkan berbagai program yang dinilai kurang prioritas.
Ketua Komisi II DPR Rifqinizamy Karsayuda mengatakan, rencana pemotongan gaji pejabat negara yang diusulkan Presiden Prabowo Subianto merupakan sinyal positif dalam menghadapi dampak konflik global, khususnya perang di Timur Tengah.
Namun, menurutnya, langkah tersebut harus diikuti dengan efisiensi anggaran yang lebih luas di seluruh kementerian dan lembaga.
“Bukan hanya pemotongan gaji, tapi juga memastikan anggaran pemerintah digunakan secara efektif dan efisien,” ujarnya.
Fokus pada Program yang Tepat Sasaran
Rifqi menekankan pentingnya memastikan setiap belanja negara memiliki dampak nyata terhadap pembangunan. Ia meminta pemerintah menyeleksi program agar benar-benar memberikan hasil (output) dan manfaat (outcome) yang jelas.
Langkah efisiensi, lanjutnya, harus dilakukan secara terukur tanpa mengganggu pelayanan publik kepada masyarakat.
“Efisiensi harus menyasar pos yang tepat, dikelola transparan, dan tetap menjaga kualitas layanan,” katanya.
Tak Perlu Revisi Undang-Undang
Ia juga menilai kebijakan pemotongan gaji pejabat tidak perlu melalui revisi undang-undang. Menurutnya, langkah tersebut bisa ditempuh melalui aturan turunan seperti Peraturan Presiden atau Peraturan Menteri Keuangan.
Respons terhadap Situasi Global
Sebelumnya, Presiden Prabowo mengusulkan opsi pemotongan gaji pejabat sebagai bagian dari upaya penghematan menghadapi tekanan ekonomi global. Pemerintah juga mendorong efisiensi konsumsi energi, termasuk pengurangan penggunaan bahan bakar.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut pemerintah tengah mengkaji berbagai langkah penghematan, seperti pembatasan penggunaan kendaraan dinas dan mendorong penggunaan transportasi publik.
Menurut DPR, momentum krisis global ini harus dimanfaatkan untuk memperbaiki tata kelola anggaran agar lebih efektif, sekaligus menjaga stabilitas ekonomi nasional. (kls)
