Jakarta, Suarabersama.com – Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, mengapresiasi langkah Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang telah menjalin koordinasi erat dengan Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam rangka mendukung penegakan hukum, khususnya terhadap kasus-kasus korupsi besar.
Langkah tersebut merupakan implementasi dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 66 Tahun 2025 tentang Pelindungan Negara terhadap Jaksa dalam Melaksanakan Tugas dan Fungsi Kejaksaan Republik Indonesia.
“Komisi III sangat mengapresiasi kolaborasi Kejagung-TNI. Apalagi di tengah Kejaksaan yang sedang agresif menegakkan hukum, terutama dalam membongkar kasus-kasus kakap seperti korupsi Wilmar Group yang mencapai Rp11 triliun,” ujar Sahroni dalam keterangan pers, Senin (23/6/2025).
Sahroni menilai, di tengah proses hukum yang sensitif dan penuh tekanan, para penyidik Kejaksaan memerlukan jaminan perlindungan fisik dan psikologis, baik sebagai individu maupun sebagai aparat penegak hukum. Potensi ancaman dinilai sangat tinggi dari pihak-pihak yang terganggu kepentingannya.
“Tentu bisa saja ada ancaman dari pihak-pihak yang merasa terusik. Maka, kehadiran TNI sebagai tameng dan penguat dari luar sangat penting. Agar penegak hukum kita tidak gentar menghadapi ancaman dari siapa pun,” tegas politisi Fraksi NasDem tersebut.
Meski demikian, Sahroni menekankan pentingnya menjaga batas dan tidak terjadi tumpang tindih kewenangan antara TNI dan Kejaksaan. Ia mengingatkan bahwa sinergi yang baik harus tetap menjaga integritas, fungsi institusional, dan kepercayaan publik.
“Ini bukan sebatas koordinasi teknis, tapi juga soal kepercayaan antarlembaga dalam menjaga marwah hukum negara. Jangan sampai ada insiden yang mencederai kerja sama atau menurunkan kepercayaan publik,” katanya.
Sebelumnya, Kapuspen TNI Mayjen TNI Kristomei Sianturi melakukan kunjungan resmi ke Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan. Ia bertemu dengan Kapuspenkum Kejagung Harli Siregar dan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Militer (Jampidmil).
(HP)
