Jakarta, Suarabersama.com – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) untuk segera mencabut izin operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terbukti melakukan kelalaian dalam program Makanan Bergizi Gratis (MBG), hingga membahayakan keselamatan anak-anak.
Politikus dari PDI Perjuangan tersebut menekankan bahwa BGN tidak boleh sekadar mengejar capaian angka penerima manfaat, apalagi setelah mendapatkan alokasi anggaran yang besar dari negara.
“Yang paling utama adalah kualitas dari manfaat MBG itu sendiri,” ujar Charles di Jakarta, Minggu (27/7).
Ia merujuk pada insiden keracunan siswa setelah menyantap menu MBG di Kupang, Nusa Tenggara Timur, sebagai contoh nyata risiko buruk jika pengawasan diabaikan.
Menurut Charles, kejadian seperti itu tidak bisa dianggap sebagai kesalahan statistik biasa dalam program nasional.
“Ini bukan soal angka, tapi soal kesehatan raga anak-anak penerus bangsa,” tegasnya.
Charles juga mengingatkan kembali hasil rapat antara Komisi IX DPR RI, BGN, dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), di mana disepakati bahwa BPOM harus terlibat aktif dalam proses pengawasan distribusi MBG di seluruh wilayah Indonesia.
“Perlu diingat, kesimpulan rapat dalam komisi-komisi di DPR adalah dokumen resmi yang keputusannya mengikat,” imbuhnya.
Ia menegaskan, BGN melalui jaringan SPPG di seluruh Indonesia harus memiliki tanggung jawab penuh atas kesehatan generasi muda, penerus masa depan bangsa.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menargetkan jumlah penerima program Makanan Bergizi Gratis (MBG) mencapai 20 juta orang menjelang perayaan HUT Ke-80 Republik Indonesia pada 17 Agustus 2025.
Saat berbicara di hadapan para ketua partai politik dan pejabat tinggi negara dalam acara HUT PKB, Rabu (23/7), Prabowo menyampaikan bahwa hingga kini, MBG telah menjangkau sekitar 6,7 juta penerima manfaat.
“Rencananya, akhir Agustus baru kita akan mencapai 20 juta penerima manfaat, akhir Agustus rencananya, tetapi saya minta bagaimana caranya, pikirkan, bagaimana kita bisa mempercepat,“ kata Prabowo dalam pertemuan tersebut.
