Jakarta, suarabersama.com – Ketegangan terkait status kepesertaan Penerima Bantuan Iuran (PBI) dalam program BPJS Kesehatan terus menjadi sorotan. Untuk meredam masalah ini, DPR bersama pemerintah telah menyepakati lima solusi strategis guna memastikan perlindungan dan kepastian layanan kesehatan bagi peserta PBI.
Lima Solusi Utama yang Disepakati
-
Penerbitan Regulasi Bersama
Kedua pihak sepakat mendorong penerbitan regulasi lintas kementerian yang mengikat dan operasional agar status peserta PBI jelas dan tidak menimbulkan kebingungan di lapangan. -
Pengaktifan Otomatis Peserta PBI Nonaktif
Pengaktifan kembali peserta yang berstatus nonaktif, khususnya mereka yang membutuhkan layanan kesehatan, dilakukan secara otomatis untuk menjamin akses tanpa hambatan birokrasi. -
Mekanisme Pengaktifan di Fasilitas Kesehatan
Pengaktifan kepesertaan dapat dilakukan secara langsung di faskes saat peserta datang berobat, sehingga penanganan bisa lebih cepat dan efisien. -
Penjadwalan Anggaran dan Pendanaan yang Berkelanjutan
Pemerintah memastikan anggaran yang memadai dan sistem pendanaan yang transparan supaya pembiayaan klaim layanan peserta PBI dapat terjamin tanpa membebani APBN secara berlebihan. -
Pengawasan dan Evaluasi Berkala
Dilakukan pengawasan dan evaluasi periodik terhadap implementasi kebijakan ini untuk memastikan efektivitas dan adaptasi jika diperlukan.
Pentingnya Kepastian Hukum dan Perlindungan Masyarakat Rentan
Kesepakatan ini merupakan bentuk konsensus untuk menjawab keresahan masyarakat tentang akses layanan kesehatan yang terhambat akibat status kepesertaan PBI yang tidak jelas. Regulasi yang kuat dan mekanisme pengaktifan yang responsif diharapkan dapat mengurangi potensi konflik antara peserta dan fasilitas kesehatan.
Langkah Berikutnya
Kedua belah pihak akan melanjutkan koordinasi untuk merumuskan SKB Tiga Menteri yang menjadi dasar hukum pelaksanaan solusi ini. Diharapkan kebijakan ini bisa segera berlaku agar masyarakat rentan mendapatkan layanan kesehatan tanpa kendala administratif. (kls)
