Jakarta, Suarabersama.com – Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono menilai langkah Yudi Abrimantyo yang menyerahkan jabatan sebagai Kepala Badan Intelijen Strategis (Kabais) di lingkungan Tentara Nasional Indonesia merupakan bentuk tanggung jawab serta komitmen terhadap transparansi lembaga negara.
Keputusan tersebut diambil setelah muncul kasus penyiraman air keras yang menimpa aktivis sekaligus Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, Andrie Yunus. Dave menilai langkah itu menunjukkan kesadaran akan pentingnya menjaga kepercayaan publik terhadap institusi negara.
Menurut Dave, setiap pejabat publik memiliki kewajiban moral dan institusional untuk mempertahankan integritas serta akuntabilitas dalam menjalankan tugasnya. Oleh karena itu, keputusan untuk menyerahkan jabatan sebagai bentuk pertanggungjawaban dinilai sebagai sikap yang patut dihargai.
Ia juga menegaskan bahwa langkah yang diambil TNI memperlihatkan komitmen institusi dalam menegakkan profesionalisme. Selain itu, TNI disebut telah melakukan penyelidikan secara menyeluruh dan terbuka untuk memastikan seluruh proses berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Meski demikian, Dave menilai proses pertanggungjawaban tidak hanya berhenti pada individu semata. Ia mendorong agar peristiwa tersebut juga menjadi momentum evaluasi kelembagaan agar kejadian serupa tidak kembali terulang dan tidak mengganggu kepercayaan masyarakat terhadap institusi pertahanan dan keamanan.
Ia pun mengajak seluruh pihak untuk menghormati proses hukum yang sedang berjalan serta bersama-sama menjaga stabilitas dan wibawa institusi negara.
Komisi I DPR RI, lanjut Dave, akan terus mengawal agar prinsip profesionalisme, akuntabilitas, dan transparansi tetap menjadi dasar dalam setiap kebijakan maupun tindakan aparat negara.
Sebelumnya, Markas Besar TNI menyampaikan bahwa jabatan Kepala Badan Intelijen Strategis yang diemban Letjen TNI Yudi Abrimantyo telah diserahkan sebagai bagian dari proses penanganan kasus penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus. Namun hingga kini, pihak TNI masih melakukan pendalaman dan belum merinci secara lengkap kronologi peristiwa tersebut.
Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI, Aulia Dwi Nasrullah, menjelaskan bahwa penyerahan jabatan Kabais dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban institusional di tengah proses penyelidikan yang masih berlangsung. (*)
