Jakarta, Suarabersama.com – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia untuk periode 2024-2029 diminta agar memberikan ruang aspirasi publik dalam setiap pembahasan rancangan undang-undang (RUU) selama lima tahun ke depan. Peneliti dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus, menegaskan bahwa pengumpulan aspirasi masyarakat harus menjadi langkah awal dalam penetapan RUU program legislasi nasional (prolegnas) yang diprioritaskan.
“DPR harus berkomitmen untuk membuka ruang yang luas bagi publik agar dapat memberikan masukan dan usulan terkait RUU-RUU,” ujar Lucius pada Jumat (4/10/2024).
Lucius menggarisbawahi pentingnya keterlibatan publik dalam setiap proses pembentukan undang-undang, mengingat potensi pengabaian suara publik. Dia juga menyinggung tentang koalisi mayoritas partai politik (parpol) di DPR yang mendukung presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, yang akan memimpin pemerintahan selama lima tahun ke depan.
“Terdapat kecenderungan bahwa koalisi besar dapat menciptakan sikap DPR yang merasa tidak perlu dukungan publik untuk kebijakan, termasuk dalam rencana legislasi. Ini merupakan ancaman yang harus diperhatikan,” jelasnya.
Di sisi lain, Lucius berpendapat bahwa ada beberapa RUU yang mendesak untuk segera diselesaikan, termasuk RUU Perampasan Aset Tindak Pidana yang sudah tertunda bertahun-tahun.
Selain RUU Perampasan Aset, ada pula paket undang-undang (UU) politik yang perlu menjadi perhatian, seperti UU Partai Politik, UU Pemilu, UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), UU Mahkamah Konstitusi (MK), UU Masyarakat Hukum Adat, dan UU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT).
“UU KPK perlu dibahas kembali untuk memastikan lembaga ini tetap berwibawa dan efektif dalam upaya pemberantasan korupsi. Demikian pula dengan UU MK yang harus diubah seiring dengan adanya pelemahan yang terjadi baru-baru ini,” tutupnya.
(HP)
