Jakarta, Suarabersama.com – Meski investasi di Kabupaten Magelang terus tumbuh, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinnaker) mengaku kesulitan mengukur secara pasti jumlah tenaga kerja yang terserap. Hal ini disebabkan oleh minimnya laporan dari pihak perusahaan.
Kepala Disperinnaker Kabupaten Magelang, Rina, mengungkapkan bahwa banyak perusahaan belum memenuhi kewajiban pelaporan data penyerapan tenaga kerja, meskipun hal tersebut sudah diwajibkan oleh pemerintah daerah.
“Perusahaan memang diwajibkan melaporkan, tapi kan tidak ada sanksi jika tidak melaporkan. Kami kekurangan data,” ujar Rina, Selasa (10/6).
Ketiadaan data ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah dalam merancang kebijakan ketenagakerjaan yang akurat dan efektif. Oleh karena itu, Pemkab Magelang berinisiatif menggelar job fair atau bursa kerja setiap tiga bulan sekali, sebagai upaya nyata mengatasi pengangguran.
Melalui job fair berkala ini, pemerintah daerah berharap bisa menjembatani kebutuhan tenaga kerja dari masyarakat dengan lowongan yang tersedia di sektor industri lokal, sekaligus menjadi sarana pendataan tenaga kerja secara lebih terstruktur.
Job fair juga diharapkan mampu menjadi solusi jangka pendek maupun jangka panjang atas persoalan pengangguran terbuka, khususnya di kalangan lulusan SMA/SMK yang jumlahnya terus bertambah setiap tahun.
(HP)
