Jakarta, Suarabersama.com – Pemerintah Jerman telah mengambil langkah signifikan dengan melarang Islamic Center Hamburg (IZH) serta cabang-cabangnya di berbagai kota, setelah adanya dugaan bahwa organisasi tersebut memiliki agenda radikal Islam.
Larangan tersebut diumumkan oleh Kementerian Dalam Negeri Jerman pada hari Rabu (24/7). Kementerian menyebutkan bahwa IZH berperan sebagai representasi langsung dari Pemimpin Tertinggi Muslim Syiah Iran, Ayatollah Ali Khamenei, dan berusaha mengimplementasikan revolusi Islam di Jerman untuk mendirikan pemerintahan teokratis.
Menurut pernyataan kementerian, IZH telah terlibat dalam kegiatan yang bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi Jerman.
“Kami melarang Islamisches Zentrum Hamburg, yang mempromosikan ideologi totaliter ekstremis-Islam di Jerman,” pernyataan Menteri Dalam Negeri Nancy Faeser. “Ideologi ini bertentangan dengan martabat manusia, hak-hak perempuan, peradilan yang independen, dan pemerintahan demokratis kita.”
Larangan ini mencakup 53 lokasi IZH di delapan negara bagian Jerman yang digeledah oleh pihak berwenang pada pagi yang sama. Selain pusat utamanya di Hamburg, yang dikenal dengan masjid berwarna biru kehijauan, anak perusahaan di Frankfurt, Munich, dan Berlin juga termasuk dalam larangan tersebut. Selain itu, empat masjid Syiah yang berhubungan juga akan ditutup.
IZH, yang dalam bahasa Jerman dikenal sebagai Islamisches Zentrum Hamburg, menghadapi tuduhan serius, termasuk mempromosikan antisemitisme dan mendukung kelompok militan Lebanon, Hizbullah.
Kelompok ini, yang mendapat dukungan dari Iran, juga dilarang di Jerman dan dikategorikan sebagai organisasi teroris oleh Uni Eropa. Keputusan untuk melarang IZH didasarkan pada bukti yang diperoleh dari penggeledahan sebelumnya terhadap 55 properti pada bulan November.
Keputusan ini memicu reaksi internasional, Kementerian Luar Negeri Iran memanggil duta besar Jerman di Teheran sebagai bentuk protes.
“Sayangnya, apa yang terjadi di Jerman merupakan contoh Islamofobia dan bertentangan dengan ajaran agama Abrahamik,” ujar kementerian tersebut melalui platform X, merujuk pada Islam, Kristen, dan Yahudi. Iran menilai bahwa larangan ini melanggar kebebasan berekspresi dan mendorong kekerasan serta ekstremisme.
Menanggapi pemanggilan duta besar, sumber dari Kementerian Luar Negeri Jerman menyatakan bahwa Iran seharusnya fokus pada tindakan konkret untuk memperbaiki hubungan bilateral yang telah menurun dalam beberapa tahun terakhir.
Menurut laporan tahun 2020 mengenai kehidupan Islam di Jerman, terdapat sekitar 5,5 juta Muslim di antara 83 juta penduduk Jerman. Kementerian Dalam Negeri Jerman menegaskan bahwa larangan ini tidak mencakup praktik agama Syiah yang damai, melainkan hanya menargetkan organisasi dan aktivitas yang dianggap radikal dan ekstremis.
Keputusan ini menandai langkah tegas Jerman dalam menangani radikalisasi dan ekstremisme, sambil berupaya menjaga keseimbangan antara keamanan nasional dan kebebasan beragama.
(Hni)
