Jakarta, Suarabersama.com – Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI) Hendrasmo menyatakan batal melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap kontributor hingga pegawai RRI imbas efisiensi anggaran yang dilakoni pemerintahan Prabowo Subianto.
Hendrasmo menjelaskan pembatalan itu dilakukan karena RRI mendapatkan pengurangan pemotongan anggaran setelah rapat bersama Kemenkeu pada Selasa (11/2).
“Keempat adalah pelaksanaan TUSI (tugas dan fungsi) harus dipenuhi, salah satunya adalah pembayaran honor kontributor, penyiar maupun produser Itu yang kita lakukan,” kata Hendrasmo dalam rapat dengan Komisi VII DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (12/2).
Mendengar pernyataan itu, pimpinan Komisi VII Saleh Partaonan Daulay bertanya kembali memastikan kepada Hendrasmo ‘apakah ada PHK yang dilakukan manajemen RRI terhadap kontributor hingga karyawan, termasuk di jaringan daerah?’
Menjawab hal itu, Hendrasmo memastikan seluruh pegawai, kontributor hingga staf pembantu di RRI tetap bekerja sesuai kontrak.
“Mulai dari tukang sapu sampai pejabat tinggi?” tanya Saleh.
“Betul jadi Tidak ada pemutusan hubungan kerja PPN-PN, pengisi acara dan kontributor di lingkungan LPP RRI,” timpal Hendrasmo.
Adapun dalam paparan yang disampaikan Hendrasmo, mulanya RRI mendapatkan pemotongan anggaran sebesar Rp334.099.000.000 (Rp334 miliar).
Namun, setelah melakukan rapat bersama Kemenkeu pemotongan anggaran itu berkurang menjadi Rp170.900.000.000 (Rp170,9 miliar).
Sebelumnya, viral dan diberitakan sejumlah media, sejumlah penyiar RRI mengalami pemecatan akibat efisiensi anggaran.
Bukan hanya RRI, TVRI pun diketahui melakukan PHK atau merumahkan karyawan hingga kontributornya. Salah satunya diketahui dari video viral kontributor TVRI Yogyakarta.
Presiden Prabowo tengah berupaya melakukan pemangkasan besar-besaran pos APBN 2025. Pemangkasan tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang diterbitkan Prabowo pada 22 Januari. Prabowo ingin APBN tahun ini hemat Rp306,69 triliun.
Dua hari berselang, Menteri Keuangan Sri Mulyani menerbitkan Surat Nomor S-37/MK.02/2025. Surat itu merinci 16 pos belanja yang harus dihemat pimpinan di Kabinet Merah Putih senilai Rp256,1 triliun.
Dalam sambutan pada kegiatan Muslimat NU di Surabaya, Prabowo dengan tegas menuding ada ‘raja kecil’ yang tak ingin terjadi pemotongan atau efisiensi anggaran itu.
Padahal, kata Prabowo, keputusan penghematan anggaran itu untuk kepentingan masyarakat luas yang salah satunya adalah untuk memberi makan anak-anak. Pemerintahan Prabowo-Gibran memang tengah menggenjot program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai realisasi dari janji kampanye saat Pilpres 2024.
