JAKARTA, Suarabersama — Kasus desersi yang melibatkan seorang anggota Brimob Polda Aceh menjadi perhatian serius bagi institusi kepolisian, sekaligus menjadi alarm penting dalam evaluasi pembinaan personel. Bripda Muhammad Rio, personel Satbrimob yang tidak masuk dinas tanpa izin sejak awal Desember 2025, dilaporkan telah meninggalkan tugas dan bergabung dengan militer Rusia dalam situasi konflik di kawasan Donbass. Peristiwa ini mengguncang citra disiplin dan profesionalisme aparat negara.
Rio pertama kali tidak hadir dalam tugas reguler sejak 8 Desember 2025 tanpa keterangan resmi dan dinyatakan mangkir dari tugas dinas. Upaya pencarian internal dilakukan oleh pihak provos Brimob, termasuk melayangkan beberapa surat panggilan dan bahkan menerbitkan daftar pencarian orang (DPO). Statusnya terungkap ketika ia sendiri mengirim pesan WhatsApp kepada rekan-rekan di satuannya pada awal Januari 2026, dilengkapi foto dan video dirinya bersama tentara yang diduga bagian dari militer bayaran di Rusia, serta informasi tentang proses pendaftaran dan gaji yang diterimanya dalam mata uang rubel.
Polda Aceh kemudian memutuskan untuk memberhentikan Bripda Rio dengan tidak hormat setelah melalui sidang kode etik profesi, yang digelar secara in absentia karena yang bersangkutan tidak kembali ke tugas. Sebelumnya, personel ini juga memiliki catatan pelanggaran kode etik lain, termasuk kasus perselingkuhan dan kekerasan dalam rumah tangga yang pernah disidangkan sesuai prosedur internal.
Kapolda Aceh menyatakan bahwa hingga saat ini belum diketahui secara pasti apa motif yang mendorong Rio bergabung dengan militer asing, karena pihak kepolisian belum melakukan komunikasi langsung dengan yang bersangkutan. Ia menegaskan bahwa Rio sudah tidak memenuhi syarat sebagai anggota Polri, terutama setelah dua kali terlibat pelanggaran disiplin dan akhirnya diberhentikan dari institusi.
Kasus ini menuai reaksi dari berbagai pihak, termasuk anggota parlemen yang menilai tindakan seperti ini merupakan pelanggaran berat terhadap komitmen seorang aparat negara. Mereka mengingatkan bahwa anggota kepolisian terikat oleh aturan disiplin yang ketat, dan setiap langkah di luar tugas resmi — apalagi bergabung dengan angkatan bersenjata negara lain — bisa berdampak serius terhadap hubungan luar negeri dan citra institusi.
Pengamat keamanan menyebutkan bahwa kejadian desersi seorang aparat dan bergabung ke militer asing merupakan preseden yang ekstrem dan merusak marwah serta kredibilitas institusi. Mereka menilai perlu ada evaluasi mendalam terhadap sistem seleksi, pembinaan, pemantauan, dan dukungan psikososial personel guna mencegah kejadian serupa di masa depan, sekaligus memperkuat loyalitas aparat terhadap tugas dan negara.
