Jakarta, Suarabersama.com – Sejak dilantik pada 20 Januari 2025, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah menandatangani serangkaian perintah eksekutif yang akan berdampak besar pada kehidupan jutaan warga Amerika dan nonwarga negara. Tindakan tersebut mencakup berbagai isu mulai dari imigrasi, ketenagakerjaan, energi, hingga kebijakan sosial, yang semuanya bertujuan untuk mewujudkan janji kampanye Trump terkait ketahanan nasional.
Berikut adalah beberapa langkah yang telah diambil Trump dalam waktu singkat sejak menjabat, yang diperkirakan akan mempengaruhi berbagai sektor kehidupan.
Imigrasi dan Keamanan Perbatasan
Trump mengumumkan keadaan darurat nasional di perbatasan AS-Meksiko dan mengeluarkan larangan luas atas suaka bagi migran yang dianggap “terlibat dalam invasi melintasi perbatasan selatan.” Ia juga menginstruksikan Departemen Pertahanan untuk fokus pada penyegelan perbatasan dan mendukung pembangunan tembok perbatasan. Selain itu, Trump memerintahkan penangguhan penerimaan pengungsi dan menghidupkan kembali kebijakan “Tetap di Meksiko” yang mengharuskan pencari suaka untuk menunggu di Meksiko.
Trump juga menandatangani perintah yang bertujuan untuk mengakhiri asas ius soli (kewarganegaraan berdasarkan kelahiran di AS), yang telah menjadi dasar bagi banyak warga negara Amerika yang lahir dari orang tua yang bukan warga negara. Ini juga disertai dengan pengajuan hukuman mati bagi imigran yang melakukan kejahatan serius.
Pemotongan Tenaga Kerja Federal
Sebagai bagian dari upaya penghematan dan efisiensi pemerintahan, Trump menginstruksikan agar para pekerja federal kembali ke kantor penuh waktu dan menghentikan pengaturan kerja jarak jauh. Ia juga mengeluarkan pembekuan perekrutan federal dan memberlakukan perintah eksekutif yang dapat membuat ribuan pekerja pemerintah lebih mudah dipecat.
Kebijakan Sosial dan Gender
Trump mengambil langkah kontroversial dengan menghapus program keberagaman pemerintah dan menutup semua kantor federal yang menangani isu keberagaman, kesetaraan, dan inklusi (DEI). Ia juga membatalkan kebijakan yang mengizinkan orang transgender untuk bertugas di militer dan menandatangani perintah untuk “mengakui dua jenis kelamin, laki-laki dan perempuan” dalam dokumen resmi.
Perubahan Kebijakan Energi dan Lingkungan
Trump mengumumkan keadaan darurat energi nasional untuk memperluas produksi energi, mencabut regulasi yang menghambat industri energi, dan mengakhiri kebijakan yang mendorong transisi ke kendaraan listrik. Ia juga mengupayakan eksplorasi minyak dan gas di wilayah Arktik dan perairan pesisir AS serta menarik AS dari Perjanjian Iklim Paris, keputusan yang diambilnya kembali setelah langkah serupa pada masa jabatan pertamanya.
Keluar dari WHO dan Isu Kesehatan
Trump memerintahkan untuk memulai proses penarikan diri dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), menyebut organisasi tersebut telah gagal menangani pandemi COVID-19 secara efektif.
Mengampuni Pendukung Kerusuhan Capitol
Trump juga mengambil langkah yang kontroversial dengan mengampuni sekitar 1.500 pendukungnya yang terlibat dalam kerusuhan di Gedung Capitol AS pada 6 Januari 2021. Mereka yang diampuni termasuk pemimpin kelompok sayap kanan seperti Oath Keepers dan Proud Boys.
Tindakan Terkait Teknologi
Trump juga menandatangani perintah eksekutif yang menunda pemberlakuan larangan aplikasi TikTok selama 75 hari, yang sebelumnya dijadwalkan pada 19 Januari. Selain itu, ia membentuk sebuah kelompok penasihat baru yang disebut Department of Government Efficiency (DOGE), yang bertujuan untuk melakukan pemotongan dramatis terhadap operasi pemerintah AS.
Dengan serangkaian tindakan ini, Trump berusaha untuk mewujudkan kebijakan-kebijakan yang menjadi fokus utamanya selama kampanye, meskipun beberapa kebijakannya diperkirakan akan menimbulkan tantangan hukum dan perdebatan di dalam negeri.
(HP)
