Jakarta, suarabersama.com – China menyuarakan keprihatinan serius terhadap ekspansi masif satelit internet Starlink milik SpaceX di forum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Beijing menilai pertumbuhan konstelasi satelit komersial di orbit rendah Bumi berpotensi mengancam keselamatan, keamanan, serta tatanan hukum internasional di ruang angkasa.
Pernyataan tersebut disampaikan perwakilan China dalam pertemuan informal Dewan Keamanan PBB yang digagas Rusia. Dalam forum tersebut, China menyinggung pesatnya penggelaran satelit yang dikendalikan oleh satu negara tertentu, yang dinilai melampaui kapasitas regulasi global saat ini. “Ekspansi aktivitas ruang angkasa komersial tanpa pengawasan yang efektif telah menimbulkan tantangan nyata terhadap keselamatan dan keamanan,” ujar perwakilan China, merujuk pada jaringan satelit Starlink.
Starlink saat ini mengoperasikan sekitar 10.000 satelit di orbit rendah dan berencana memperluas jumlahnya hingga lebih dari 42.000 unit. Setiap satelit dirancang memiliki masa operasional sekitar lima tahun sebelum diturunkan untuk terbakar di atmosfer.
Kekhawatiran China mencuat setelah sejumlah insiden yang melibatkan satelit Starlink. Pada 2021, wahana luar angkasa China dilaporkan harus melakukan manuver darurat akibat lintasan satelit Starlink yang terlalu dekat dengan stasiun luar angkasa mereka. Insiden terbaru terjadi pada 17 Desember, ketika satu satelit Starlink dilaporkan hancur di orbit dan menghasilkan ratusan fragmen puing.
Menurut China, meningkatnya sampah antariksa berisiko tinggi, terutama bagi negara yang memiliki keterbatasan dalam pelacakan dan pengendalian wahana antariksa. Puing-puing tersebut dapat mengancam keselamatan misi luar angkasa dan memperparah kepadatan orbit rendah Bumi. Selain aspek keselamatan, China juga menyoroti semakin kaburnya batas antara penggunaan sipil dan militer satelit komersial. Satelit internet disebut kian banyak dimanfaatkan untuk komunikasi dan pengintaian di medan konflik, yang berpotensi memicu perlombaan senjata di luar angkasa.
Beijing turut menuding layanan satelit lintas negara beroperasi tanpa izin dan berpotensi mencampuri urusan dalam negeri sejumlah kawasan, termasuk Asia Selatan, Asia Tenggara, dan Afrika. Bahkan, China mengklaim layanan Starlink dimanfaatkan oleh kelompok teroris, separatis, hingga jaringan penipuan lintas negara.
Menanggapi tudingan tersebut, Elon Musk sebelumnya membantah bahwa Starlink digunakan oleh kelompok pemberontak di India. SpaceX juga menyatakan telah menonaktifkan ribuan perangkat Starlink yang terindikasi terkait aktivitas penipuan, termasuk di Myanmar. Ketegangan ini menambah sorotan global terhadap perlunya aturan internasional yang lebih ketat dalam pengelolaan aktivitas komersial di ruang angkasa, seiring meningkatnya jumlah satelit di orbit Bumi. (kls)
