suarabersama.com, Jakarta – Pemerintah menanggapi pernyataan yang disampaikan oleh politisi PDI Perjuangan, Guntur Romli, terkait klaim bahwa Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, akan merilis video yang diduga memuat rahasia petinggi negara terlibat korupsi. Pemerintah menegaskan bahwa semua informasi yang menyangkut dugaan tindak pidana harus disampaikan secara sah dan dapat dipertanggungjawabkan melalui jalur hukum.
Penegasan Pemerintah untuk Proses Hukum yang Adil Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana, mengatakan bahwa pemerintah mendukung sepenuhnya pengungkapan kebenaran dengan catatan semua bukti yang ada diserahkan kepada lembaga berwenang seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “Pemerintah tidak akan menghalangi siapa pun yang memiliki bukti terkait dugaan korupsi, tetapi kami mendorong semua pihak untuk mengikuti prosedur hukum yang berlaku,” ujar Ari.
KPK Siap Menindaklanjuti Laporan Dalam menanggapi klaim Hasto, Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto menegaskan bahwa lembaganya siap menerima dan menindaklanjuti laporan masyarakat, termasuk laporan dari Hasto, selama disertai bukti yang sah. “Kami menunggu video atau bukti yang dimaksud untuk kami pelajari dan tindaklanjuti sesuai dengan aturan hukum,” kata Fitroh.
Tidak Ada Ruang untuk Politisasi Pemerintah juga menegaskan bahwa penegakan hukum harus bebas dari politisasi. Tuduhan bahwa pemerintah menggunakan aparat hukum untuk kepentingan politik ditepis dengan tegas. “KPK dan aparat hukum lainnya bekerja secara independen berdasarkan bukti dan fakta hukum. Tidak ada ruang untuk manipulasi politik dalam sistem hukum kita,” tambah Ari Dwipayana.
Ajakan untuk Menghindari Spekulasi Dalam situasi ini, pemerintah mengimbau agar masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh spekulasi yang dapat memperkeruh suasana. Video atau informasi yang disampaikan ke publik harus melalui proses verifikasi oleh lembaga berwenang. Pemerintah juga mengingatkan pentingnya menjaga stabilitas nasional dan kepercayaan terhadap institusi hukum.
Komitmen Pemerintah untuk Tata Kelola yang Bersih Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terus menunjukkan komitmen untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan. Seluruh laporan dugaan korupsi, tanpa memandang status atau afiliasi politik, akan ditindaklanjuti secara tegas dan adil. “Kepercayaan publik terhadap institusi hukum adalah prioritas utama, dan pemerintah tidak akan mentoleransi pelanggaran hukum apa pun,” tegas Ari.
Dengan langkah ini, pemerintah berharap dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan memastikan bahwa keadilan ditegakkan untuk semua pihak. Proses hukum yang adil dan transparan akan menjadi pilar utama dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
