Jakarta, Suarabersama – Pemerintah berencana membuka keran impor seluas-luasnya untuk komoditas yang berkaitan dengan hajat hidup rakyat. Namun, sejumlah ekonom memperingatkan bahwa langkah ini bisa menjadi boomerang bagi perekonomian nasional.
Kepala Pusat Industri, Perdagangan, dan Investasi INDEF, Andry Satrio Nugroho, menyebut kebijakan impor tanpa kendali justru dapat mempercepat kerusakan ekonomi.
“Ekspor kita ditekan tarif Trump, impor dibuka liar, cadangan devisa terkuras, rupiah tertekan. Ini resep menuju krisis, bukan solusi,” kata Andry pada Rabu (9/4/2025).
Ia mencatat tren surplus dagang Indonesia terus menyusut—dari US$54,5 miliar (2022), menjadi US$37 miliar (2023), lalu turun lagi ke US$31 miliar (2024). Jika tren ini berlanjut, pembukaan impor bebas berisiko mendorong Indonesia ke jurang defisit.
Andry juga memperingatkan tentang efek domino yang bisa terjadi: dari lemahnya konsumsi rumah tangga, jatuhnya industri, hingga kaburnya investor. Ia menilai pernyataan Presiden Prabowo soal penghapusan kuota impor justru bisa mengundang banjir produk asing di tengah pasar domestik yang belum pulih dari krisis overcapacity dan perlambatan ekonomi global.
“Kalau sekarang malah lepas rem, barang murah bisa jadi tsunami bagi industri lokal,” ujarnya.
Menurutnya, industri padat karya seperti tekstil, alas kaki, dan elektronik ringan tengah menghadapi gelombang PHK besar-besaran. Kebijakan impor bebas bisa memperparah kondisi ini.
“Kalau PHK makin luas, daya beli masyarakat runtuh karena kehilangan penghasilan,” tambahnya.
Andry juga menilai pernyataan Presiden mencerminkan kontradiksi kebijakan: di satu sisi mendorong swasembada dan hilirisasi, di sisi lain membuka impor tanpa batas.
“Arahnya tidak jelas. Kalau ini dibiarkan jadi kebijakan liar, kita bisa kehilangan kepercayaan publik terhadap arah ekonomi nasional,” tegasnya.
Sebelumnya, dalam acara Silaturahmi Ekonomi Bersama Presiden RI (8/4/2025), Prabowo memerintahkan penghapusan kuota impor, terutama untuk barang-barang penting bagi masyarakat. Ia juga menegaskan agar peraturan teknis di kementerian tak lagi jadi penghambat.
“Jangan cuma perusahaan tertentu yang boleh impor. Kita orang Indonesia, jangan pakai sistem-sistem itu lagi,” ujar Prabowo di hadapan para pengusaha dan pejabat tinggi negara.
