JAKARTA, Suarabersama — Kasus seorang mantan anggota Brimob yang diduga bergabung dengan militer Rusia menarik perhatian otoritas keamanan dan hukum di Indonesia setelah muncul kekhawatiran bahwa tindakannya bisa berdampak pada status kewarganegaraannya. Menurut ahli hukum, keterlibatan warga negara Indonesia di angkatan bersenjata negara lain, terutama di tengah konflik bersenjata internasional, berpotensi memicu konsekuensi serius termasuk pencabutan status WNI jika terbukti melanggar undang-undang kewarganegaraan.
Personel tersebut, yang sebelumnya berdinas di Korps Brimob Polri dan kemudian tidak kembali setelah mangkir dari tugas, kini berada di luar negeri dan muncul dalam foto maupun pesan bersama oknum militer asing. Situasi ini memicu proses pemeriksaan internal dan diskusi di kalangan praktisi hukum mengenai status hukum individu tersebut — apakah masih bisa mempertahankan hak kewarganegaraannya sebagai warga negara Indonesia.
Pakar hukum menyatakan bahwa Indonesia memiliki aturan yang tegas terkait kewarganegaraan. Menurut ketentuan yang berlaku, tindakan tertentu seperti menerima jabatan atau layanan di angkatan bersenjata negara lain tanpa izin resmi pemerintah Indonesia bisa dipandang sebagai bentuk pengabdian kepada negara asing. Hal ini berisiko menimbulkan interpretasi bahwa individu tersebut telah melakukan pengingkaran terhadap kewajiban sebagai warga negara Indonesia, yang dalam kondisi ekstrem dapat menimbulkan konsekuensi administratif hingga pencabutan status kewarganegaraan.
Namun para ahli juga menekankan bahwa setiap kasus harus ditelaah secara hukum dan faktual, termasuk mempertimbangkan niat, situasi yang melatarbelakangi tindakan individu tersebut, serta apakah ada unsur kesengajaan atau terpaksa di balik keterlibatan di pihak militer asing. Proses pemeriksaan faktual ini akan menjadi dasar bagi otoritas terkait, termasuk Kementerian Hukum dan HAM, untuk menentukan apakah status WNI yang bersangkutan dapat dipertahankan atau tidak.
Pemerintah dipandang harus berhati-hati dalam menilai kasus seperti ini mengingat implikasi terhadap hak sipil dan status hukum warga negara. Kasus kehilangan kewarganegaraan bukanlah hal ringan; prosesnya biasanya melibatkan pertimbangan hukum yang mendalam, verifikasi dokumen, serta hak proses hukum bagi individu bersangkutan.
Selain potensi dampak terhadap status WNI, tindakan bergabung dengan militer asing juga memunculkan pertanyaan lebih luas terkait etik profesional bagi aparatur negara, loyalitas terhadap negara dan keamanan nasional. Kasus ini dinilai menjadi momentum bagi pembinaan dan pengawasan terhadap personel yang pernah berdinas di lingkungan aparat keamanan, termasuk bagaimana institusi merespons tindakan yang bisa mencederai disiplin dan integritas profesi.
Pihak yang berwenang belum mengeluarkan putusan final terkait status kewarganegaraan Bripda tersebut. Namun diskusi mengenai potensi pencabutan status WNI menggambarkan kompleksitas hukum dan kebijakan yang muncul ketika seorang warga negara terlibat dalam militer negara lain, terutama dalam konteks konflik internasional yang sensitif.
