Jakarta, Suarabersama.com – Ribuan umat Islam asal Indonesia dipastikan batal menunaikan ibadah haji tahun ini akibat visa Furoda yang tak kunjung diterbitkan oleh otoritas Arab Saudi. Kondisi ini menuai sorotan dari berbagai pihak, termasuk anggota DPR dan Badan Penyelenggara Haji (BP Haji).
Visa Furoda merupakan jenis visa haji undangan khusus dari Pemerintah Arab Saudi yang berada di luar kuota resmi Pemerintah Indonesia. Karena statusnya nonkuota, pengelolaan visa ini sepenuhnya berada di tangan Kedutaan Besar Arab Saudi di Jakarta, bukan di bawah tanggung jawab BP Haji Indonesia.
Kepala BP Haji, Moch Irfan Yusuf—akrab disapa Gus Irfan—mengungkapkan keprihatinannya atas situasi ini. Meski enggan berkomentar lebih jauh karena visa Furoda bukan ranah BP Haji, Gus Irfan tetap memberikan apresiasi kepada pemerintah Arab Saudi atas upayanya menjadikan pelaksanaan ibadah haji tahun ini lebih aman, nyaman, dan tertib.
“Saya melihat pemerintah Arab Saudi tahun ini benar-benar berusaha keras untuk menjadikan haji lebih nyaman, aman, dan tertib,” ujar Irfan, Minggu (1/6).
Sementara itu, Wakil Kepala BP Haji, Dahnil Azhar Simanjuntak, menegaskan bahwa visa Furoda bukan tanggung jawab pemerintah Indonesia. Ia pun mengimbau masyarakat untuk lebih waspada terhadap tawaran visa haji Furoda dari pihak-pihak yang tidak resmi.
“Kami hanya mengingatkan agar calon jemaah haji berhati-hati. Jangan tertipu oleh janji-janji dari pihak-pihak tertentu, termasuk travel yang menjanjikan visa Furoda. Sudah banyak laporan calon jemaah yang menyetor uang kepada oknum, termasuk yang mengatasnamakan pejabat, padahal itu tidak benar,” ujar Dahnil.
Dahnil juga meminta agar masyarakat tidak mudah tergiur dengan tawaran berangkat haji tanpa antrean melalui jalur visa Furoda, karena mekanisme dan kuotanya sepenuhnya berada di tangan pemerintah Arab Saudi.
(HP)
