Jakarta, Suarabersama.com – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menetapkan Kalimantan Timur sebagai kawasan penanganan khusus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada tahun 2025. Penetapan ini dilakukan mengingat keberadaan Ibu Kota Nusantara (IKN) di wilayah tersebut yang dinilai membutuhkan perlindungan ekologis strategis demi keberlangsungan pembangunan nasional.
“Kalimantan Timur dimasukkan sebagai kawasan khusus karena ada IKN. Ini penting untuk menjamin perlindungan ekologis terhadap pembangunan nasional yang strategis,” ujar Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, dalam keterangannya di Jakarta, Senin (5/5/2025).
Dengan demikian, Kaltim resmi bergabung bersama enam provinsi lainnya yang telah lebih dulu menjadi prioritas penanganan karhutla, yaitu Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Barat.
Wilayah-wilayah tersebut memiliki rekam jejak panjang dalam kasus karhutla, baik di lahan gambut maupun lahan mineral. Berdasarkan data BNPB, sekitar 99 persen karhutla di Indonesia disebabkan oleh aktivitas manusia, terutama melalui pembukaan lahan dengan cara pembakaran terbuka.
Abdul menekankan pentingnya kesadaran kolektif masyarakat serta peran aktif pemerintah daerah untuk mencegah potensi bencana, terlebih di tengah musim kemarau yang puncaknya diprediksi terjadi pada akhir Mei hingga Juni 2025.
“Kami mengingatkan bahwa kerugian ekologis akibat karhutla sangat besar. Maka, semua pihak harus ikut menjaga lingkungan. Bahkan ekosistem gambut sekalipun, kalau dikelola benar, tetap bisa memberi manfaat ekonomi,” katanya.
Upaya penanggulangan karhutla sendiri menunjukkan tren positif dalam beberapa tahun terakhir. Luas lahan yang terbakar tercatat menurun drastis dari 1,8 juta hektar pada 2015 menjadi hanya 72.000 hektar pada 2024.
Meski tahun 2025 diprediksi sebagai tahun basah, BNPB tetap menyiagakan semua potensi sumber daya untuk memastikan bahwa bencana karhutla tidak mengganggu pembangunan dan lingkungan di sekitar IKN.
“Kolaborasi lintas kementerian/lembaga serta dukungan masyarakat menjadi kunci mengatasi karhutla selama musim kemarau tahun ini,” pungkas Abdul.
(HP)
