Jakarta, Suarabersama.com – Bank Indonesia (BI) mengungkapkan bahwa Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada kuartal II/2024 tetap dalam kendali yang baik. Sementara ULN swasta menunjukkan pertumbuhan, ULN pemerintah justru mengalami kontraksi.
Pada kuartal II/2024, posisi ULN Indonesia tercatat sebesar US$408,6 miliar, mengalami pertumbuhan sebesar 2,7 persen year on year (yoy). Angka ini lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan 0,2 persen yoy pada kuartal I/2024. “Peningkatan tersebut bersumber dari ULN sektor publik maupun swasta,” kata Asisten Gubernur dan Departemen Komunikasi BI, Erwin Haryono, dalam pernyataan resmi yang dirilis Jumat, 16 Agustus 2024.
Untuk kuartal II/2024, ULN swasta tercatat sebesar US$196,5 miliar, mengalami pertumbuhan 0,3 persen yoy, setelah sebelumnya mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 1,2 persen yoy pada kuartal I/2024. Pertumbuhan ini didorong oleh ULN perusahaan non-lembaga keuangan (nonfinancial corporations) yang meningkat sebesar 0,6 persen yoy, sementara ULN lembaga keuangan (financial corporations) masih mencatatkan kontraksi pertumbuhan sebesar 0,9 persen yoy. Berdasarkan sektor ekonomi, ULN swasta terbesar berasal dari sektor industri pengolahan, jasa keuangan dan asuransi, pengadaan listrik dan gas, serta pertambangan dan penggalian, dengan pangsa mencapai 79,1 persen dari total ULN swasta. “ULN swasta juga tetap didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 76,7 persen terhadap total ULN swasta,” jelas Erwin.
Di sisi lain, ULN pemerintah kembali mengalami kontraksi. Pada kuartal II/2024, posisi ULN pemerintah tercatat sebesar US$191,0 miliar, mengalami kontraksi pertumbuhan 0,8 persen yoy, setelah kontraksi 0,9 persen yoy pada kuartal sebelumnya. Kontraksi ini terutama dipengaruhi oleh penyesuaian penempatan dana investor nonresiden pada Surat Berharga Negara (SBN) domestik, yang terjadi di tengah ketidakpastian pasar keuangan global yang masih tinggi. Pemerintah berkomitmen untuk menjaga kredibilitas dengan memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang secara tepat waktu, serta mengelola ULN dengan cara yang prudent, terukur, oportunistik, dan fleksibel untuk memperoleh pembiayaan yang paling efisien dan optimal.
Sebagai bagian dari instrumen pembiayaan APBN, pemanfaatan ULN terus diarahkan untuk mendukung sektor produktif dan belanja prioritas, dengan tetap mempertimbangkan keberlanjutan pengelolaan ULN. Berdasarkan sektor ekonomi, ULN pemerintah terutama mencakup sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (20,9 persen dari total ULN pemerintah), administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (18,8 persen), jasa pendidikan (16,8 persen), konstruksi (13,6 persen), serta jasa keuangan dan asuransi (9,5 persen). Posisi ULN pemerintah tetap terkendali karena hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang, dengan pangsa mencapai 99,99 persen dari total ULN pemerintah.
Erwin Haryono menegaskan bahwa struktur ULN Indonesia tetap sehat, berkat penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. Hal ini tercermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang tercatat sebesar 29,9 persen, serta didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 85,7 persen dari total ULN. “Dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, Bank Indonesia dan pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN. Peran ULN juga akan terus dioptimalkan untuk menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Upaya tersebut dilakukan dengan tetap meminimalkan risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian,” jelas Erwin.
(XLY)
