Jakarta– Bank Indonesia (BI), sebagai bagian dari Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI), menegaskan komitmennya untuk memperkuat inklusi dan kesehatan keuangan sebagai elemen penting dalam agenda pembangunan nasional.
Deputi Gubernur Senior BI, Destry Damayanti, dalam keterangan tertulis di Jakarta pada Jumat menyampaikan bahwa komitmen tersebut diwujudkan melalui rangkaian kebijakan yang mendorong peningkatan literasi keuangan, perluasan akses terhadap layanan keuangan yang berkualitas, serta penguatan pelindungan konsumen untuk seluruh lapisan masyarakat.
Dalam kerangka memperkuat inklusi dan kesehatan keuangan, BI turut mendorong ketahanan sektor rumah tangga melalui sejumlah kebijakan, termasuk pemberian insentif Kebijakan Likuiditas Makroprudensial (KLM) bagi sektor prioritas dan pelonggaran rasio loan-to-value/financing-to-value (LTV/FTV) untuk pembiayaan properti serta kendaraan bermotor.
Selaras dengan langkah tersebut, BI juga mempercepat berbagai inisiatif makroprudensial dan proses digitalisasi sistem pembayaran guna membangun ekosistem keuangan yang sehat, adaptif, dan berkelanjutan.
BI kembali menegaskan komitmen untuk memperkuat pelindungan konsumen melalui peningkatan keamanan transaksi digital serta pemberdayaan masyarakat lewat literasi keuangan yang lebih luas.
Pada Kamis (27/11) di Jakarta, Destry menghadiri Ministerial Group Meeting yang merupakan bagian dari rangkaian kunjungan Ratu Maxima dari Kerajaan Belanda selaku Advokat Khusus Sekretaris Jenderal PBB untuk Kesehatan Finansial (UNSGSA).
Pertemuan tersebut dihadiri oleh perwakilan BI, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, serta berbagai otoritas sektor keuangan lainnya sebagai bentuk sinergi kuat dalam mewujudkan kesehatan finansial di Indonesia.
Dalam kesempatan itu, Ratu Maxima memberikan apresiasi atas pemanfaatan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS), yang dinilai sebagai contoh efektif dalam memperluas akses layanan keuangan yang inklusif dan mudah dijangkau masyarakat.
Sebelumnya, pada Selasa (25/11), Ratu Maxima meninjau Kampung Batik Laweyan di Solo, Jawa Tengah, dan melihat secara langsung penerapan QRIS dalam proses transaksi masyarakat.
Ratu Maxima juga mengingatkan bahwa kesehatan keuangan masih menjadi tantangan global, termasuk risiko beban utang rumah tangga yang dapat memengaruhi pemenuhan kebutuhan dasar. Ia menekankan pentingnya kontribusi sektor swasta dan regulator dalam menciptakan produk maupun kebijakan yang berpihak pada financial health, serta perlunya kolaborasi antar-otoritas, pertukaran data, dan penguatan pelindungan dari risiko digital seperti scam dan penipuan. (*)
