Jakarta, Suarabersama – Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengungkapkan bahwa harga beras di Papua dan Maluku lebih tinggi dari Harga Eceran Tertinggi (HET), dengan biaya transportasi yang menjadi salah satu penyebab utamanya. Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas, I Gusti Ketut Astawa, meminta Bulog untuk melakukan intervensi melalui program stabilisasi harga dan pasokan pangan (SPHP) di wilayah tersebut.
Ketut menekankan agar Bulog memperhatikan Panel Harga Pangan Bapanas dalam menentukan wilayah yang membutuhkan intervensi. Papua, yang seluruhnya tercatat “merah”, menjadi prioritas utama dengan target intervensi yang lebih besar dibandingkan daerah lain.
Ketut juga menyatakan bahwa pihaknya akan segera melakukan kunjungan ke Papua untuk memantau kondisi dan melakukan intervensi melalui beras SPHP Bulog. Ia meminta Dinas Ketahanan Pangan Pemerintah Daerah untuk aktif memantau harga beras di lapangan dan berkoordinasi dengan Bulog jika terjadi kenaikan harga yang signifikan.
Selain itu, Ketut mengingatkan bahwa beras SPHP yang dijual tidak boleh melebihi HET sebesar Rp 12.500/kg. Pedagang yang melanggar akan dikenakan sanksi, termasuk penghentian penjualan dan pelaporan kepada Bulog atau Satgas Badan Pangan Daerah.
Sementara itu, Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Bapanas, Maino Dwi Hartono, menjelaskan bahwa mahalnya harga beras di Papua dan Maluku disebabkan oleh tingginya biaya transportasi dan keterbatasan infrastruktur. Wilayah Merauke, Papua Selatan, meskipun memiliki produksi beras yang cukup, juga menghadapi biaya pengiriman yang lebih tinggi dibandingkan wilayah lain.
