Jakarta, Suarabersama.com – Kementerian Pertahanan (Kemenhan) memberikan penjelasan mengenai keterlibatan prajurit TNI dalam patroli di beberapa lokasi akhir-akhir ini. Tindakan ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan dukungan kepada Polri dalam menjaga keamanan.
“Ini adalah bentuk perbantuan TNI kepada Polri atas arahan Presiden Prabowo Subianto dan permintaan Kapolri kepada Panglima TNI pada 30 Agustus 2025,” ungkap Juru Bicara Kemenhan, Frega Ferdinand Wenas Inkriwang, di kantor Kemhan, Jakarta, Senin (8/9/2025).
Frega menegaskan bahwa baik TNI maupun Kemenhan tetap bertindak sesuai dengan koridor masing-masing institusi. Perbantuan ini dilakukan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.
“Jadi, masyarakat perlu memahami bahwa tidak benar TNI ingin mengambil alih peran Polri,” tegasnya.
Menurut Frega, bantuan tersebut dijalankan dalam satu komando untuk menghindari terjadinya dualisme kepemimpinan. Hal ini dianggap penting guna mengantisipasi kemungkinan aksi sporadis yang bisa mengganggu keamanan.
Ia juga menambahkan bahwa penerapan darurat militer masih terlalu dini untuk dipertimbangkan saat ini, mengingat prosedur yang harus ditempuh cukup panjang.
“Sebelum darurat militer diterapkan, hal itu harus terlebih dahulu dikonsultasikan dengan legislatif. Jadi, bukan keputusan sepihak,” tutup Frega. (*)
