Jakarta, suarabersama.com – Presiden Joko Widodo menegaskan kembali bahwa program bantuan sosial (bansos) yang dijalankan pemerintah tidak berkaitan dengan agenda politik Pemilu 2024. Penyaluran berbagai bantuan seperti beras dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) merupakan respons atas kenaikan harga pangan dan dampak cuaca ekstrem El Niño, bukan kampanye politik terselubung. “Oh sudah dari dulu. Ini kan sudah dari September [penyaluran bansos],” ujar Jokowi di sela-sela Kongres XVI Gerakan Pemuda Ansor di Jakarta.
Jokowi menekankan bahwa program bansos telah melalui mekanisme resmi dengan persetujuan DPR dan tercantum dalam APBN 2024. “Ini bukan keputusan sepihak pemerintah, semua sudah melalui mekanisme kenegaraan,” tambahnya.
Sri Mulyani, Menteri Keuangan, menjelaskan bahwa anggaran bansos pada 2024 mencapai Rp496 triliun, naik Rp20 triliun dari tahun sebelumnya. Ia menegaskan bahwa bansos bukanlah sekadar pemberian pemerintah, melainkan instrumen resmi negara untuk mendukung kesejahteraan masyarakat.
Menanggapi isu politisasi bansos, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyatakan bahwa bantuan sosial bukan hanya diberikan menjelang pemilu. “Memang tiap tahun ada Pemilu? Tiap bulan ada Pemilu?” ujar Airlangga dengan nada tegas. Ia menekankan bahwa penyaluran bansos adalah rutinitas tahunan pemerintah, bukan strategi politik dadakan.
Muhadjir Effendy, Menteri Koordinator PMK, juga menjelaskan bahwa pembagian bansos secara kolektif selama beberapa bulan dilakukan untuk efisiensi, terutama bagi wilayah terpencil. “Untuk daerah yang sulit dijangkau, lebih baik bansos dibagikan sekaligus agar biaya logistik tidak membengkak,” jelasnya.
Dengan berbagai klarifikasi tersebut, pemerintah berharap program bansos dapat menjaga daya beli masyarakat di tengah inflasi dan tantangan ekonomi global, tanpa menimbulkan persepsi negatif.
