Jakarta, Suarabersama.com – Pemerintah Provinsi Bali secara resmi menetapkan status Tanggap Darurat Bencana selama satu pekan setelah banjir melanda sejumlah wilayah di Pulau Dewata pada Rabu, 10 September 2025.
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto mengonfirmasi keputusan tersebut usai menghadiri Rapat Koordinasi Penanganan Banjir Provinsi Bali yang berlangsung di Kerta Sabha, Rumah Dinas Gubernur Bali, Denpasar.
“Betul. Jadi Bapak Gubernur malam ini sudah keluarkan dan tanda tangan. Tadi diskusi, semula tanggap darurat bencana itu akan ditetapkan dua minggu. Tapi karena sifat bencananya ternyata tidak terlalu besar, maka akan diralat cukup menjadi satu minggu,” ujar Suharyanto.
Fokus Rehabilitasi dan Bantuan Logistik
Dengan status darurat yang telah ditetapkan, pemerintah pusat kini bisa langsung menyalurkan bantuan ke Bali, termasuk dalam bentuk logistik, peralatan, dan dana operasional awal.
“Sehingga, nanti langsung kita melakukan langkah-langkah untuk perbaikan, rehabilitasi, rekonstruksi pascabencana,” imbuhnya.
Suharyanto menekankan bahwa masyarakat tidak perlu panik menyikapi status ini. Penetapan tanggap darurat merupakan langkah administratif agar bantuan bisa segera digelontorkan oleh pemerintah pusat ke daerah terdampak.
“Jadi untuk tahap awal tadi itu, kalau di uang-kan Rp1 miliar lebih, ditambah genset ditambah pompa sekitar Rp5 miliar. Tapi itu kan akan berkembang. Yang kita bawa baru selimut, baru sembako, matras, tapi baru begitu sampai oh genset butuh, pompa butuh besok ke tempat pengungsian mungkin butuh lagi. Intinya semua kebutuhan di masyarakat terdampak kita akan lengkapi,” jelas Suharyanto.
Ribuan Warga Terdampak, Bantuan Terus Mengalir
Sejumlah wilayah yang terdampak banjir paling parah mencakup Denpasar, Jembrana, Gianyar, dan Badung. Ratusan warga masih mengungsi, namun Suharyanto memastikan kebutuhan dasar mereka telah terpenuhi.
“Memang ada ratusan pengungsi tersebar di empat kabupaten dan kota… semuanya tertangani dengan baik,” ujarnya.
BNPB juga telah menyalurkan bantuan tambahan sesuai permintaan Gubernur Bali, termasuk pompa air dan genset untuk mempercepat proses penanganan.
“Tentu saja dari pemerintah pusat lewat BNPB juga sudah kita berikan bantuan baik kebutuhan dasar dari masyarakat terdampak. Kemudian juga peralatan penanggungan bencana, tadi Pak Gubernur juga minta tambahan pompa dan genset, kita dukung… rumah masyarakat diganti sebagaimana bencana-bencana di tempat lainnya,” terangnya.
Rumah Rusak Akan Diganti atau Diperbaiki
Terkait kerusakan bangunan, pemerintah memastikan bahwa rumah-rumah warga yang rusak akan mendapat perhatian serius.
“Jadi yang rusak berat diganti rumahnya oleh pemerintah, yang rusak sedang dan rusak ringan dibantu perbaikannya melalui dana yang disalurkan oleh pemerintah pusat. Artinya semua yang terjadi bencana ini kita akan lakukan semaksimal mungkin,” jelas Suharyanto.
Penanganan pascabanjir juga telah melibatkan gabungan unsur TNI, Polri, relawan, serta kementerian/lembaga terkait. Setidaknya ada empat Satuan Setingkat Kompi (SSK) atau sekitar 400–600 personel yang telah bergerak di lapangan.
“Jadi paling tidak ada 400 sampai 600 orang yang bergerak di lapangan mulai kemarin, malam ini dan besok. Ini membantu masyarakat melaksanakan pembersihan, baik menggunakan tangan mengunakan alat peralatan ringan sampai dengan alat berat,” pungkasnya. (*)
