Suara Bersama

SO

MBG bukan Menghambat, Tapi Justru Memperkuat Program-program Prioritas Kemendikdasmen

Jakarta,Suarabersama.com – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah menjadi bagian integral dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia…

Sepuluh Program Prioritas Tahun 2026 Tingkatkan Layanan dan Efisiensi

Jakarta,Suarabersama.com – RSUP Dr. Soeharso Surakarta mengawali tahun 2026 dengan menyelenggarakan forum komunikasi antara pimpinan dan karyawan. Dalam acara bertajuk “Ngopi…

Pemulihan Pascabencana, Kemenhut Siap Fasilitasi Penyediaan Lahan

Jakarta,Suarabersama.com – Wakil Menteri Kehutanan (Wamenhut), Rohmat Marzuki, menghadiri Rapat Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di Aceh, Sumatera Utara,…

Tanggung Jawab Komprehensif Pemulihan Martabat dan Ekologi Aceh

Jakarta,Suarabersama.com –  BENCANA banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Aceh pada November 2025 telah meninggalkan duka mendalam. Data Badan Nasional…

BPKH: Deforestasi di Aceh Didominasi Aktivitas Perkebunan dan APL

Jakarta,Suarabersama.com – Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah XVIII mengungkapkan bahwa dinamika kehilangan tutupan hutan di Aceh memiliki karakteristik unik yang…

Dampak Bencana, DKP Aceh Usulkan Rp3 Triliun untuk Pemulihan Sektor Kelautan dan PerikananDampak bencana banjir dan longsor di Aceh turut menghantam sektor kelautan dan perikanan. Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Aceh mencatat puluhan ribu hektare tambak hingga ribuan kapal dan alat tangkap nelayan terdampak. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala DKP Aceh, Kariamansyah, menyebut total tambak rakyat yang rusak mencapai 30.487 hektare. Selain itu, 513 hektare kolam ikan dan 1.075 petak keramba jaring apung ikut terdampak. Di sektor perikanan tangkap, sebanyak 3.880 kapal penangkapan ikan dilaporkan rusak. Tak hanya itu, 17.919 unit alat tangkap dan 2.624 mesin kapal juga terdampak. Beberapa daerah dengan tingkat kerusakan signifikan antara lain Aceh Utara, Aceh Timur, dan Bireuen. Di Langsa, jumlah alat tangkap yang rusak tercatat paling tinggi, mencapai 14.880 unit. “Data kerusakan sudah kami kumpulkan dan sinkronkan dalam dokumen rehabilitasi dan rekonstruksi pemerintah. Saat ini sedang dalam tahap pembahasan skema pendanaan dan kami menunggu tindak lanjut dari pemerintah pusat,” kata Kariamansyah saat ditemui Waspadaaceh.com di Kantor DKP Aceh, Jumat (20/2/2026). DKP Aceh mengusulkan anggaran rehabilitasi sekitar Rp3 triliun. Program pemulihan diproyeksikan berlangsung selama tiga hingga empat tahun, mengingat skala kerusakan yang luas. Prioritas pemulihan mencakup perbaikan tambak rakyat, bantuan kapal dan alat tangkap nelayan kecil, serta pengerukan muara dan pelabuhan yang mengalami pendangkalan akibat sedimentasi. Saat ini, sebagian nelayan belum bisa melaut karena kapal rusak, mesin tidak berfungsi, dan akses muara yang dangkal. Sejumlah bantuan seperti mesin kapal (bulb boat) sebelumnya sudah disalurkan, namun jumlahnya masih terbatas. “Kami memahami kondisi nelayan saat ini sangat berat. Kami berharap nelayan tetap bersabar dan saling menguatkan. Pemerintah sedang mengupayakan percepatan bantuan agar mereka bisa kembali melaut secara bertahap,” ujarnya. Ia menegaskan pemulihan sektor perikanan menjadi prioritas karena menyangkut ekonomi pesisir dan mata pencaharian ribuan keluarga di Aceh. Pemerintah daerah, kata dia, terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar dukungan anggaran segera terealisasi dan aktivitas perikanan kembali pulih. (*)

Jakarta,Suarabersama.com – Dampak bencana banjir dan longsor di Aceh turut menghantam sektor kelautan dan perikanan. Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Aceh…

Fauzi Amro Dorong Percepatan Pemulihan Ekonomi Aceh Pascabencana

Jakarta,Suarabersama.com – Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fauzi H Amro, mendorong percepatan pemulihan ekonomi di Aceh pascabencana banjir bandang dan…

Mendagri: Pemulihan Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat Makin Mendekati Normal

Jakarta,Suarabersama.com – Pemerintah terus mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di wilayah Sumatra. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian melaporkan, jumlah pengungsi…

Impor Pickup India: Agrinas Klaim Restu Istana dan Dukungan Dana dari Danantara untuk Program Koperasi Desa Merah Putih

Jakarta,Suarabersama.com – Polemik impor 105.000 mobil pickup dari India oleh PT Agrinas Pangan Nusantara (Agrinas) terus bergulir. Di tengah kritik yang…

Koperasi Merah Putih, Harapan Baru Ekonomi Desa

Jakarta,Suarabersama.com – Koperasi Merah Putih merupakan inisiatif untuk penguatan ekonomi desa yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan petani dan pelaku UMKM. Program ini…