Jakarta, Suarabersama.com – Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar atau yang di kenal dengan Cak min menyerukan dialog nasional lintas sektor untuk menghadapi lonjakan pemutusan hubungan kerja (PHK) dan meningkatnya praktik outsourcing di tanah air.
Dalam pernyataannya di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Sabtu (3/5), Muhaimin menegaskan bahwa persoalan ketenagakerjaan tidak bisa lagi ditangani secara parsial.
“Ini suasananya harus dilakukan langkah-langkah yang tidak tambal sulam. Harus ada penanganan utuh, terutama menghindari PHK,” ujarnya di hadapan wartawan.
Ia menyebut PHK sebagai bentuk penderitaan nyata yang dirasakan langsung oleh jutaan keluarga pekerja. Karena itu, ia mendorong pemerintah, dunia usaha, dan serikat buruh untuk duduk bersama merumuskan solusi komprehensif.
Lebih lanjut, Muhaimin menekankan pentingnya reformasi tata kelola ketenagakerjaan dan penegakan hukum yang konsisten untuk menciptakan sistem kerja yang adil dan stabil. Menurutnya, kepastian hukum dan kepercayaan di antara para pemangku kepentingan adalah kunci untuk meredam gelombang PHK dan meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja.
Pernyataan ini datang hanya dua hari setelah Presiden Prabowo Subianto menyampaikan komitmen pemerintah dalam pidato peringatan Hari Buruh Internasional di Monas (1/5). Presiden Prabowo berencana membentuk satuan tugas PHK dan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional guna mengkaji praktik outsourcing serta kebijakan ketenagakerjaan yang lebih pro-pekerja.
Langkah-langkah ini diharapkan dapat menjadi titik awal bagi pembenahan menyeluruh di sektor ketenagakerjaan yang selama ini dinilai sarat masalah dan minim perlindungan terhadap buruh.
(HP)
