Jakarta, Suarabersama.com – Perang yang tengah berlangsung antara Israel dan Iran kini semakin kompleks setelah Amerika Serikat (AS) ikut turun tangan dengan meluncurkan serangan ke tiga fasilitas nuklir Iran. Ketegangan ini menjadi sinyal bahaya serius bagi Indonesia.
Ekonom dari Universitas Andalas, Syafruddin Karimi, menegaskan bahwa Indonesia tidak bisa hanya menjadi penonton karena efek dari konflik ini bisa mengguncang stabilitas ekonomi dan geopolitik negara-negara berkembang, termasuk Indonesia sendiri. Pemerintah diharapkan segera menyiapkan langkah-langkah darurat untuk mengantisipasi lonjakan harga minyak global.
“Indonesia tidak boleh menonton dalam diam. Pemerintah Indonesia harus segera bertindak, bukan sekadar membuat pernyataan normatif. Presiden dan jajarannya harus mempersiapkan langkah darurat menghadapi lonjakan harga minyak dunia,” kata Syafruddin, Minggu (22/6/2025).
Menurutnya, ketergantungan Indonesia terhadap impor energi akan membebani APBN jika harga minyak global melampaui US$ 100 per barel. Brent crude sebagai acuan harga internasional sudah melonjak 18% sejak 10 Juni 2025 dan mencapai US$ 79,04 pada 19 Juni, usai serangan Israel terhadap Iran.
“Menunda revisi kebijakan subsidi energi hanya akan memperparah defisit APBN,” tuturnya.
Syafruddin juga menekankan pentingnya koordinasi antara Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan guna menjaga kestabilan nilai tukar rupiah di tengah potensi arus modal keluar dari pasar domestik.
“Intervensi moneter harus disertai penajaman komunikasi kebijakan agar pasar tetap tenang,” imbuh Syafruddin.
Dalam pandangan serupa, Bhima Yudhistira, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS), menyampaikan bahwa eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah berisiko mendorong lonjakan harga minyak yang signifikan. Dampaknya bisa terasa langsung pada inflasi, terutama karena naiknya biaya impor BBM di saat konsumsi rumah tangga sedang tertekan.
“Ini bukan inflasi yang baik, begitu harga BBM naik, diteruskan ke pelaku usaha dan konsumen membuat pertumbuhan konsumsi rumah tangga melambat,” beber Bhima dihubungi terpisah.
Jika konflik berkepanjangan, Bhima memperkirakan target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5% tahun ini sulit dicapai. Beban eksternal yang berat dan kebijakan efisiensi anggaran menjadi tantangan utama.
“Proyeksinya jika perang berlangsung lebih lama, ekonomi Indonesia hanya akan tumbuh 4,5% year on year tahun ini. Makin berat mencapai target 8% pertumbuhan ekonomi karena situasi eksternalnya terlalu berat,” ujar dia.
