Jakarta, Suarabersama.com – Amerika Serikat menekankan urgensi penguatan kerja sama strategis dengan Indonesia di sektor kebijakan siber guna menghadapi maraknya penipuan daring dan kejahatan siber yang semakin canggih di kawasan Indo-Pasifik.
Penegasan tersebut disampaikan oleh Wakil Asisten Menteri Luar Negeri AS untuk Bantuan Keamanan Kawasan dan Diplomasi Publik, Robert Koepcke, dalam Diskusi Kebijakan Ruang Siber Amerika Serikat–Indonesia yang digelar di Jakarta, Rabu.
Koepcke, sebagaimana dikutip dalam pernyataan pers Kedutaan Besar AS di Jakarta, menyatakan bahwa kolaborasi ini mencerminkan kesamaan komitmen kedua negara dalam memperkuat keamanan serta stabilitas siber di tingkat regional.
Di sisi lain, Kuasa Usaha Ad Interim Kedubes AS di Jakarta, Peter Haymond, menyoroti solidnya kemitraan siber bilateral yang telah terbangun selama beberapa tahun terakhir, khususnya di tengah meningkatnya ancaman penipuan daring, ransomware, dan serangan siber lintas negara.
“Ancaman siber merugikan masyarakat dan perekonomian. Bersama, kita dapat membangun pertahanan yang lebih kuat untuk melindungi warga negara dan kemakmuran ekonomi kita,” kata Haymond dalam diskusi kebijakan tersebut.
Pada kesempatan yang sama, Amerika Serikat juga mengumumkan tambahan dukungan bantuan siber bagi Indonesia, sehingga total nilai bantuan mencapai 10 juta dolar AS atau sekitar Rp167,3 miliar, sebagai bagian dari penguatan hubungan bilateral.
Bantuan tersebut merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman Keamanan Siber antara kedua negara dan mendukung Kemitraan Strategis Komprehensif, termasuk pelaksanaan Rencana Aksi Keamanan Siber yang telah disepakati sebelumnya.
Melalui kerja sama ini, para pakar dari perusahaan keamanan siber Amerika Serikat akan memberikan pelatihan kepada aparatur pemerintah Indonesia serta menyediakan berbagai perangkat untuk menangkal serangan siber dan aktivitas berbahaya yang berasal dari aktor asing.
Amerika Serikat juga menegaskan bahwa upaya perlindungan terhadap infrastruktur penting Indonesia berperan dalam memitigasi risiko pada rantai pasok perdagangan global, melindungi kepentingan masyarakat dan pelaku usaha kedua negara, serta memperkuat stabilitas kawasan Indo-Pasifik. (*)
