Jakarta, Suarabersama – Ada tujuh bidang yang menjadi prioritas dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) tahun 2025. Pada era pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, kebijakan belanja pemerintah pusat akan difokuskan pada penyediaan makanan bergizi gratis hingga hilirisasi.
Direktur Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Rofyanto Kurniawan, menyatakan bahwa di bidang kesehatan akan fokus pada penurunan angka stunting dan menjaga kesehatan masyarakat. Salah satu caranya adalah dengan memberikan makanan bergizi kepada masyarakat.
“Di bidang kesehatan, kita akan berusaha menurunkan stunting dan menjaga kesehatan masyarakat, termasuk dengan memberikan asupan makanan bergizi,” katanya dalam acara Konsultasi Publik RUU APBN tahun anggaran 2025 yang digelar secara daring, Selasa (30/7/2024).
Namun, ia tidak menjelaskan secara rinci apakah program makanan bergizi yang termasuk dalam pos belanja bidang kesehatan ini merupakan program makan siang gratis yang diusung Prabowo. Selain belanja di bidang kesehatan, pemerintah juga akan fokus pada bidang pendidikan di tahun depan.
Kemudian, dalam perlindungan sosial, pemerintah akan mendorong upaya pengentasan kemiskinan dan penurunan kesenjangan. Selain itu, pemerintah akan berinvestasi di bidang infrastruktur untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi.
“Di bidang ketahanan pangan, pemerintah akan mendorong kemandirian pangan, akses pangan, dan kualitas pangan. Selanjutnya, di bidang hilirisasi, kita akan menciptakan nilai tambah dan kesempatan kerja bagi masyarakat Indonesia. Di bidang penguatan investasi, kita akan mendorong pembangunan iklim investasi yang kondusif,” jelasnya.
Dia memastikan bahwa belanja prioritas ini akan sejalan dengan kebijakan umum pemerintah pusat. Ada empat fokus kebijakan umum belanja pemerintah pusat yang diungkapkannya.
Pertama, belanja birokrasi akan terus diefisienkan. Kedua, belanja modal akan didorong untuk mendukung transformasi ekonomi. Ketiga, belanja akan difokuskan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Terakhir, reformasi subsidi akan dilakukan agar lebih tepat sasaran.
“Subsidi akan kita dorong agar lebih tepat sasaran, termasuk subsidi BBM, subsidi LPG, dan subsidi listrik. Tata kelolanya akan diperbaiki dan regulasinya akan diperkuat,” ujarnya.
