Jakarta, Suarabersama.com – Setelah Pilkada 2024, Indonesia dihadapkan pada sebuah tantangan besar: meningkatnya propaganda khilafah yang mulai mengancam kelangsungan demokrasi. Meskipun isu khilafah telah lama menjadi perdebatan, memanfaatkan ketegangan politik pasca-pilkada. Propaganda ini menyusup melalui berbagai ruang diskusi masyarakat, media sosial, hingga ceramah keagamaan yang menyasar kelompok-kelompok yang mulai jenuh dengan janji-janji politik.
Pengamat komunikasi politik Hendri Satrio (Hensa) mengingatkan pemerintah untuk mengantisipasi penyebaran paham khilafah di pelaksanaan Pilkada 2024. Ia menilai, paham ini berbahaya karena dapat mencederai prinsip demokrasi dalam pilkada.
“Khilafah memang tidak sesuai dengan apa yang ada di Indonesia atau kehidupan bernegara bangsa Indonesia,” ujar Hensa, Kamis (5/12/2024). Ia khawatir, ideologi khilafah bisa membuat masyarakat menjadi radikal dan tidak ingin terlibat dalam kontestasi politik.
Meski penyebarannya tidak sebesar sebelumnya, Hensa tetap mengingatkan pemerintah untuk waspada. Paham khilafah, menurutnya, mudah diterima oleh masyarakat dengan tingkat literasi rendah terhadap Pancasila.
Hensa menambahkan bahwa paham radikal ini tidak hanya berisiko mempengaruhi kelompok masyarakat dengan pengetahuan agama yang terbatas, tetapi juga bisa merasuki lapisan masyarakat yang kurang paham tentang ajaran agama secara mendalam.
Karena itu, Hensa menganggap langkah-langkah konkret dari pemerintah sangat diperlukan untuk mencegah penyebaran paham radikal ini. Salah satu langkah yang dia sarankan adalah melibatkan ulama dan tokoh agama untuk mengedukasi masyarakat mengenai bahaya yang ditimbulkan oleh paham khilafah.
“Pemerintah juga perlu mengajak para tokoh agama, alim ulama untuk terus-menerus menyadarkan kelompok masyarakat yang masih menginginkan khilafah hadir di Indonesia sebagai hal yang harus diubah,” ujar Hensa.
Menurutnya, melibatkan tokoh agama merupakan langkah yang tepat untuk menangkal paham khilafah karena pendapat dan suara dari pemuka agama lebih mudah diterima oleh masyarakat.
Jika pendekatan ini tidak berhasil, Hensa menilai bahwa pemerintah harus mengambil tindakan yang lebih signifikan, salah satunya dengan meningkatkan taraf ekonomi masyarakat.
Hensa menyatakan bahwa semakin sejahtera masyarakat, semakin kuat mereka akan berpegang pada Pancasila. “Dengan demikian, mereka tidak lagi perlu mencari ideologi-ideologi lain, ajaran-ajaran lain, dan hal-hal lain yang tidak ada kaitannya dengan Pancasila, termasuk khilafah,” tambahnya.
Ia berharap pemerintah dapat segera mengambil langkah-langkah ini untuk mencegah berkembangnya ideologi khilafah di kalangan masyarakat.
