suarabersama.com-Anggota DPR Provinsi Papua Pegunungan, Mile Gwijangge, menggelar kegiatan reses bersama warga pengungsi asal Kabupaten Nduga di Timika, Kabupaten Mimika, Papua Tengah, pada Rabu (30/07/2025).
Kegiatan Reses dalam bentuk dialog terbuka digunakan untuk menyerap secara langsung aspirasi para pengungsi asal Kabupaten Nduga dari enam Distrik, yakni Distrik Alama, Yanggelo, Geselma, Klimid, Kogoptak dan Mapenduma yang telah meninggalkan kampung halaman akibat konflik bersenjata.
Salah satu perwakilan masyarakat, menyampaikan bahwa gelombang pengungsian besar-besaran terjadi pasca kasus penembakan di Nduga pada tahun 2018. Sejak saat itu, warga Kabupaten Nduga banyak mengungsi dan menyebar ke berbagai wilayah seperti Timika, Wamena, Lanny Jaya, Yahukimo dan kabupaten laiinya. “Kami harap, bapak sebagai wakil rakyat dari Dapil Nduga, dapat menyuarakan aspirasi kami agar bisa dikembalikan ke kampung masing-masing,” ucapnya.
Sejauh ini pemerintah pusat maupun daerah dinilai belum memberikan perhatian maksimal kepada para pengungsi yang kondisinya sangat memprihatinkan. Ia juga menambahkan, rasa trauma masyarakat Nduga terhadap kehadiran aparat keamanan pasca penyanderaan Mapenduma tahun 1996 masih membekas hingga kini. Menurutnya, perlu adanya analisa dan pendekatan kemanusiaan yang serius agar proses pemulangan berjalan aman dan bermartabat.
Dia juga menyampaikan bahwa sudah banyak rumah dan fasilitas umum yang sudah hancur di Kampung-kampung, sehingga diharapkan pemerintah dapat merencanakan program rehabilitasi menyeluruh sebelum dilakukan pemulangan.
Menanggapi aspirasi tersebut, Mile Gwijangge mengambil dua poin yang menjadi perhatian utama bagi masyarakat pengungsi asal Kabupaten Nduga.
Pertama : Terkait dengan penanganan para pengungsi asal Nduga yang telah mengalami kesulitan berkepanjangan. “Saya akan mengupayakan komunikasi dengan pemerintah Provinsi dan Pusat agar dapat menemukan solusi konkret dan program pemulangan secara layak,” ucapnya.
Terkait denga pemulangan pengungsi, Mile mengakui bahwa proses pemulangan pengungsi tidaklah mudah karena menyangkut trauma. Saat ini juga situasi pemerintahan Provinsi Papua Pegunungan masih dalam masa transisi pasca Pilkada. “Penanganan pengungsi menjadi salah satu program prioritas Gubernur Papua Pegunungan, Bapak John Tabo. Saat ini masih menunggu pembentukan Tim kerja yang akan menangani secara khusus,” Jelasnya.
Kedua : Warga masyarakat Nduga juga meminta perhatian terhadap pembangunan bandara perintis di Distrik-distrik Kabupaten Nduga. Sebab akses darat sangat terbatas, sehingga bandara menjadi satu-satunya jalur transportasi utama.
Selama ini warga masyarakat sudah secara swadaya membangun lapangan terbang, namun belum selesai. Ia berjanji akan mengupayakan agar pembangunan bandara secepatnya dapat dituntaskan. “Kami akan mendorong Dinas Perhubungan untuk memberikan perhatian dan bantuan teknis agar pembangunan bandara bisa diselesaikan,” Janji Mile.
Dalam pertemuan, terdapat yang menyuarakan agar aparat TNI-Polri yang masih berada di beberapa distrik Kabupaten Nduga dapat ditarik. Dianggap sebagai syarat utama untuk menciptakan rasa aman dan membuka jalan bagi proses pemulangan.
