Jakarta, Suarabersama.com – Anggaran untuk program Quick Win Presiden Terpilih Prabowo Subianto naik dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah (APBN) 2025. Kepala Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Wahyu Utomo mengungkapkan anggaran Quick Win dinaikkan hingga Rp 8 triliun, untuk program pengentasan TBC.
Kenaikan itu menjadikan jumlah anggaran program andalan Prabowo yang semula Rp 113 triliun, menjadi Rp 121 triliun.
“Perkembangan terkini saat pembahasan di Panja (DPR) ada aspirasi untuk memunculkan salah satunya Quick Win untuk pengentasan TBC. Anggarannya Rp.8 triliun,” ungkap Wahyu dalam kegiatan Media Gathering Kemenkeu di Anyer, Banten, dikutip Kamis (26/9/2024).
Ia menuturkan, tambahan anggaran itu diambil dari anggaran belanja non-kementerian/lembaga (K/L), untuk fleksibilitas kebutuhan belanja. Wahyu memaparkan, anggaran belanja untuk program unggulan Prabowo mencakup makan bergizi gratis sebesar Rp.71 triliun bagi ibu hamil, ibu menyusui, balita serta pelajar di seluruh jenjang pendidikan, kemudian pemeriksaan kesehatan gratis Rp.3,2 triliun.
Pemeriksaan gratis akan disalurkan kepada 52,2 juta orang, yang mencakup pemeriksaan tensi, gula darah, foto rontgen untuk screening penyakit katastropik. Selanjutnya ada program pembangunan RS lengkap berkualitas di daerah senilai Rp.1,8 triliun, dengan meningkatkan RS type D menjadi type C di daerah.
Adapun anggaran lainnya untuk renovasi sekolah Rp 20 triliun yang mencakup renovasi ruang kelas, meubelair, dan MCK, serta anggaran untuk sekolah unggulan terintegrasi Rp 2 triliun. Terakhir, Prabowo juga akan menggelontarkan Rp 15 triliun untuk program lumbung pangan nasional di daerah dan desa.
Sebelumnya, DPR RI resmi mengesahkan Undang-Undang Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara atau UU APBN 2025, Kamis (19/9/2024). Itu akan menjadi landasan bagi pemerintahan Prabowo Subianto dalam menjalankan roda perekonomian di tahun pertamanya.
Dalam UU APBN 2025, belanja kementerian/lembaga ditetapkan sebesar Rp 1.160,09 triliun. Sementara belanja non kementerian/lembaga sebesar Rp 1.541,36 triliun dan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp 919,87 triliun.
Pemerintah di tahun juga target meraup pendapatan negara sebesar Rp 3.005,1 triliun. Terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp 2.490,9 triliun, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 513,6 triliun, plus hibah Rp 581,1 miliar.
Sementara target belanja negara ditetapkan sebesar Rp 3.621,3 triliun, dengan defisit Rp 616,19 triliun dan keseimbangan primer defisit Rp 63,33 triliun, serta pembiayaan anggaran sebesar Rp 616,2 triliun.
Untuk asumsi dasar ekonomi makro 2025, pertumbuhan ekonomi ditetapkan sebesar 5,2 persen, laju inflasi 2,5 persen, suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) 10 tahun sebesar 7 persen. Lalu, nilai tukar rupiah target dijaga di level Rp 16.000 per dolar AS, harga minyak mentah Indonesia USD 82 per barel, lifting minyak 605 ribu barel per hari, dan lifting gas sebesar 1,005 juta barel setara minyak per hari.
Selain itu, sasaran dan indikator pembangunan disepakati dengan rincian sasaran pengangguran terbuka 4,5-5 persen, kemiskinan 7-8 persen, kemiskinan ekstrem 0 persen, rasio gini 0,379-0,382, indeks modal manusia (IMM) 0,56, nilai tukar petani (NTP) 115-120, dan nilai tukar nelayan (NTN) 105-108.
(XLY)
