Jakarta – Panglima TNI, Jenderal TNI Agus Subiyanto, menyatakan bahwa harga sistem pertahanan canggih sangat tinggi. Karena itu, Kementerian Pertahanan (Kemenhan) bersama TNI memperoleh persetujuan anggaran sebesar Rp187,1 triliun untuk tahun 2026 dari DPR RI.
“Karena senjata yang canggih itu mahal. Sangat mahal,” katanya di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, Minggu.
Agus menjelaskan bahwa dengan anggaran pertahanan yang besar, TNI dapat lebih optimal menjaga kedaulatan nasional, sehingga masyarakat bisa merasa aman dan hidup dengan tenang.
“Investor juga bisa masuk ke negara kita tanpa terganggu,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Agus menyampaikan bahwa anggaran pertahanan negara lain jauh lebih besar, yang memungkinkan mereka memiliki sistem keamanan yang tangguh.
“Di negara-negara lain itu anggaran pertahanannya lebih besar. Contohnya Pakistan. Pertahanan di negara-negara lain besar sehingga tentara khususnya bisa mengamankan wilayahnya, bisa mengamankan masyarakat,” ucapnya.
Pada Selasa (16/9), Komisi I DPR RI telah menyetujui alokasi anggaran Kemenhan untuk 2026 sebesar Rp187,1 triliun.
“Proposal akhir dari anggaran Kemenhan dan TNI tahun 2026 yang sudah disetujui oleh Komisi I untuk dibawa ke Badan Anggaran, sejumlah Rp 187,1 triliun,” kata Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin.
Menhan menyampaikan bahwa dana tersebut akan digunakan untuk berbagai kebutuhan penting, seperti pembayaran gaji personel TNI, penguatan alat utama sistem senjata (alutsista), serta sektor pertahanan lainnya yang mendukung kedaulatan nasional.
Ia menegaskan bahwa penggunaan anggaran akan dioptimalkan agar manfaatnya bisa langsung dirasakan oleh masyarakat luas.
Karena itu, Sjafrie meminta para kepala staf angkatan agar memanfaatkan dana tersebut secara tepat sasaran dan maksimal.
“Para kepala staf angkatan akan terus meningkatkan kesiapannya di bidang masing-masing dalam rangka memenuhi target trisula perisai nusantara,” jelas Sjafrie. (*)