Suara Bersama

Aksi Unjuk Rasa Tolak Penundaan Pengangkatan CASN dan PPPK Digelar di Berbagai Daerah

Jakarta, Suarabersama.com – Penundaan pengangkatan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) menuai aksi protes di berbagai daerah pada Senin (10/3/2025). Aksi unjuk rasa berlangsung di sejumlah titik strategis, baik di Jakarta maupun di daerah-daerah lain, dengan tujuan menuntut pembatalan keputusan penundaan tersebut.

Di Jakarta, aksi protes dipusatkan di tiga lokasi utama: Gedung DPR RI, Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB), serta Istana Negara. Massa yang hadir terdiri dari ratusan CASN dan calon PPPK yang telah lulus seleksi pada 2024, namun kini menghadapi ketidakpastian terkait pengangkatan mereka.

Selain itu, aksi juga berlangsung di daerah lain. Di Sulawesi Tenggara (Sultra), ratusan calon pegawai yang tergabung dalam Forum Aliansi Calon Pegawai Negara Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) menggelar demo di depan Kantor DPRD Sultra Kota Kendari. Mereka menuntut pemerintah untuk segera mengangkat mereka, menanggapi penundaan yang mereka anggap merugikan.

Sementara itu, di Riau, ratusan pegawai yang terdiri dari tenaga honorer, CPNS, guru, tenaga kesehatan, pegawai Kementerian Agama, dan pegawai dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melakukan aksi serupa di depan Gedung DPRD Riau. Massa mengenakan seragam serba putih dan menuntut agar kebijakan penundaan pengangkatan segera dibatalkan. Mereka merasa diperlakukan tidak adil karena sudah menunggu lama setelah dinyatakan lulus seleksi pada 2024.

Tidak hanya di Sultra dan Riau, aksi serupa juga terjadi di Kalimantan Barat (Kalbar). Ratusan tenaga kontrak memadati Balai Petiti Kantor Gubernur Kalimantan Barat untuk menyampaikan aspirasi mereka. Dengan mengenakan kemeja putih dan celana hitam, mereka meminta audiensi dengan pihak pemerintah untuk membahas penundaan pengangkatan CASN dan PPPK yang dinilai sangat merugikan. Fitriadi, salah satu perwakilan tenaga kontrak, menyatakan bahwa keputusan DPR RI dan Menpan-RB terkait penundaan pengangkatan tersebut memberatkan mereka.

(HP)

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

fifteen + nine =