suarabersama.com– Beberapa Organisasi Kepemudaan (OKP) dan lembaga masyarakat di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah menggelar aksi damai untuk menyampaikan aspirasi terkait issu nasional maupun daerah di aula pertemuan Gedung DPRD Mimika, pada Selasa (02/09/2025).
Aksi damai tersebut dihadiri antara lain PMKRI Cabang Timika, GMNI Cabang Timika, GMKI Cabang Timika, DPD KNPI Mimika, Pemuda Katolik Komisariat Timika, GAMKI Mimika, Organisasi Kaum Intelektual Amungsa (OKIA), Aliansi Pemuda Kei Mimika, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Papua Tengah, serta Peradi Cabang Timika.
Dalam aksi damai ini, orgasisasi kepemudaan menyatakan bahwa Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia harus dapat menjamin kebebasan berserikat, berkumpul dan menyampaikan pendapat di muka umum. Hal itu sebagaimana diatur dalam UUD 1945, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.
Atas dasar diatas, organisasi kepemudaan Mimika bersatu menyatakan beberapa poin sikap dan tuntutan, antara lain :
-Menolak kenaikan gaji dan tunjangan perumahan anggota DPR RI, MPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota.
-Menolak kenaikan pajak dalam bentuk apapun yang membebani rakyat.
-Mendesak reformasi menyeluruh di tubuh TNI-Polri dari pusat hingga daerah.
-Mengusut tuntas kasus kekerasan dan pembunuhan terhadap massa aksi di Indonesia.
-Mendesak pemerintah pusat dan Komnas HAM segera menyelesaikan kasus pelanggaran HAM di Tanah Papua.
-Menolak segala bentuk kekerasan aparat TNI-Polri terhadap masyarakat Papua.
-Meminta TNI-Polri mengedepankan pendekatan persuasif dan preventif dalam pengamanan aksi unjuk rasa.
-Menolak pemindahan tahanan politik Papua keluar dari tanah Papua.
-Meminta DPRK Mimika mengusut kasus BBM ilegal dan tambang emas ilegal di Distrik Mimika Barat.
-Meminta agar PT. Freeport Indonesia dan perusahaan swasta lainnya untuk transparan terkait jumlah pekerja OAP serta memprioritaskan perekrutan pencari kerja asli Papua.
Kemudian organisasi kepemudaan juga mengajak seluruh pihak menjaga stabilitas keamanan dan kedamaian di Kabupaten Mimika, menolak segala bentuk provokasi yang mengganggu keamanan dan ketertiban, sekaligus mendukung penuh program pemerintah daerah dalam membangun yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Ketua DPRK Kabupaten Mimika, Primus Natekpereyau, menanggapi aspirasi organisasi kepemudaan dengan menyatakan bahwa pihaknya siap menindaklanjuti tuntutan yang disampaikan. “Untuk aspirasi berkaitan dengan DPRD Mimika, akan kami bahas dan dievaluasi kembali. Sementara aspirasi yang berkaitan dengan DPR RI akan kami teruskan ke Jakarta untuk ditindaklanjuti,” ucapnya.
Primus, juga menyampaikan apresiasi kepada organisasi kepemudaan yang hadir karena tetap menjaga kedamaian dan persatuan di Kabupaten Mimika. “Ini hal yang luar biasa karena aspirasi yang disampaikan sangat penting, baik terkait issu nasional seperti penolakan kenaikan pajak maupun tunjangan DPR, serta issu daerah. Kami akan meneruskan dan mengawal sesuai kewenangan kami,” tutupnya.
