Jakarta, Suarabersama.com – Pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat sepakat untuk menyelesaikan proses negosiasi tarif perdagangan dalam kurun waktu 60 hari sejak dimulainya perundingan. Negosiasi ini dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, yang bertemu dengan Menteri Perdagangan AS Howard Lutnick dalam pertemuan resmi di kantor Departemen Perdagangan AS (DoC).
Pertemuan tersebut merupakan kelanjutan dari diskusi daring yang sebelumnya telah dilakukan antara Menko Airlangga dan Secretary Lutnick. Dalam suasana yang digambarkan cair dan penuh persahabatan, kedua pihak membahas berbagai peluang kerja sama perdagangan yang saling menguntungkan.
Menteri Perdagangan AS Howard Lutnick menyambut baik langkah konkret Indonesia dalam mengajukan proposal negosiasi yang dinilai lebih siap dan substansial dibandingkan dengan beberapa negara lain. Ia juga menyarankan agar pembahasan teknis segera dijadwalkan bersama dengan DoC dan United States Trade Representative (USTR).
“Kami mengapresiasi langkah konkret Indonesia untuk melakukan negosiasi tarif. Ke depan, AS dan Indonesia akan terus melanjutkan hubungan perdagangan yang saling menguntungkan,” ujar Lutnick dalam siaran pers resmi, Sabtu (19/4).
Dalam pertemuan tersebut, Indonesia menawarkan sejumlah langkah untuk menyeimbangkan defisit perdagangan AS, antara lain melalui peningkatan pembelian produk energi seperti crude oil, LPG, dan gasoline, serta impor produk pertanian seperti kedelai dan gandum yang sangat dibutuhkan di dalam negeri.
Selain itu, Indonesia juga menyampaikan komitmen kerja sama di sektor critical minerals, membuka peluang investasi dari AS, serta menyatakan kesiapan untuk menyelesaikan berbagai hambatan non-tarif (non-tariff barriers) yang menjadi perhatian kalangan pengusaha AS di Indonesia.
“Indonesia berkomitmen untuk mewujudkan perdagangan yang adil dan berimbang. Kami berterima kasih kepada Secretary Lutnick atas kesempatan ini dan dukungannya terhadap upaya kami,” ujar Airlangga.
Kesepakatan ini menjadi sinyal positif bagi penguatan hubungan ekonomi antara kedua negara, dan diharapkan mampu menciptakan skema perdagangan baru yang lebih sehat, berimbang, dan berkelanjutan.
(HP)
