Jakarta – Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) 45 Semarang yang berlokasi di kawasan Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Kota Semarang kini resmi beroperasi dan memulai kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS).
Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono, dalam kunjungannya ke Semarang pada Selasa, menegaskan bahwa keberadaan Sekolah Rakyat merupakan bagian dari program prioritas Presiden untuk memutus mata rantai kemiskinan melalui jalur pendidikan.
“Sekolah rakyat ini ditujukan untuk memuliakan saudara-saudara kita yang miskin, sekaligus memberikan harapan agar mereka bisa mewujudkan cita-citanya,” katanya, saat meresmikan SRT 45 Semarang.
SRT 45 Semarang menampung total 100 siswa, terdiri dari 50 siswa tingkat SD dan 50 siswa tingkat SMA, dengan sistem berasrama. Fasilitas yang disediakan meliputi ruang kelas, asrama, laboratorium IPA, perlengkapan belajar, serta pembagian seragam lengkap dan laptop untuk mendukung kegiatan pembelajaran.
MPLS di sekolah ini dijadwalkan berlangsung selama dua minggu, yang kemudian dilanjutkan dengan program matrikulasi sebelum masuk ke tahap pembelajaran formal.
Agus menekankan bahwa lulusan Sekolah Rakyat tidak hanya diharapkan unggul secara akademik, tetapi juga memiliki karakter kebangsaan, solidaritas sosial, serta kecakapan hidup yang kuat.
“Setelah lulus SMA, jika tidak melanjutkan kuliah, anak-anak ini tetap bisa bekerja dengan bekal pendidikan vokasi. Jadi, mereka siap membantu orang tuanya,” katanya.
Dalam hal seleksi siswa, pemerintah menggunakan pendekatan berbasis data — yakni Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) — guna memastikan peserta didik benar-benar berasal dari keluarga kurang mampu.
“Kita pastikan anak-anak dari keluarga miskin tetap bisa bersekolah dengan fasilitas setara sekolah unggulan,” katanya.
Agus juga menegaskan bahwa Sekolah Rakyat menjunjung tinggi prinsip inklusivitas dan perlindungan anak, dengan menjamin sekolah ini bebas dari praktik bullying, intoleransi, maupun bentuk pelecehan.
Para guru, kepala sekolah, dan tenaga pendidik sudah diberikan pembekalan agar menciptakan suasana sekolah yang kondusif.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang, Bambang Pramusinto, menambahkan bahwa siswa yang diterima merupakan anak-anak dari keluarga dengan kriteria Desil 1 dan 2 berdasarkan data sosial ekonomi nasional. Ia juga menyampaikan bahwa para guru merupakan tenaga baru hasil seleksi Kemensos dan berstatus PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja).
“Setelah di-‘launching’, Disdik Kota Semarang akan mendampingi jalannya proses pembelajaran. Kami juga memastikan tidak ada praktik perundungan maupun intoleransi, sesuai kurikulum boarding yang diterapkan,” katanya.
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, turut hadir dan memberikan dukungan moral kepada para siswa agar tetap semangat dalam menempuh pendidikan.
Saat ini, program Sekolah Rakyat telah berjalan di 13 kabupaten/kota di Jawa Tengah, dan akan segera menyusul satu lagi di Kabupaten Sragen. (*)
