Jakarta, Suarabersama.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan bahwa sebagian besar sumber konflik dalam pilkada berasal dari ketidaknetralan yang terjadi di tingkat Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD).
Tito mengungkapkan bahwa ada calon kepala daerah yang sudah menempatkan orang-orangnya di KPUD sejak awal, dengan tujuan untuk mempengaruhi jalannya penyelenggaraan pemilu.
“Mohon maaf, hampir 50-60 persen persoalannya, awalnya dari KPU. Bukan KPU pusat ya, KPUD. Karena masang anggota KPU komisioner,” jelas Tito saat menghadiri Rakor Kesiapsiagaan dan Kelancaran Pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 di Jakarta, Rabu (13/11).
Tito menyatakan bahwa proses pemilihan anggota KPUD kini sudah mirip dengan pemilihan kepala daerah, di mana setiap calon berlomba-lomba untuk menempatkan orang-orang mereka di posisi tersebut.
Selain itu, Tito juga mengungkapkan bahwa hal serupa terjadi dalam pemilihan anggota Bawaslu daerah. Dia menyatakan bahwa ketidaknetralan penyelenggara menjadi salah satu pemicu utama konflik di tingkat daerah.
“Bagaimana mau netral? Kalau enggak netral, aparat keamanan hanya dapat limpahan cuci piring saja,” tegas Tito.
Tito juga meminta agar para penegak hukum bertindak tegas terkait masalah netralitas penyelenggara. Ia berharap aparat keamanan dapat lebih cermat dalam memetakan potensi konflik yang mungkin muncul di daerah menjelang Pilkada.
“Kemampuan memetakan oleh aparat keamanan, TNI, Polri, baik operasional maupun dari BIN, maupun intelligence-nya itu jadi kunci,” ujar Tito.
hni
