Jakarta, suarabersama.com – Sosok Benny Wenda, pemimpin United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), terus menjadi sorotan atas klaim-klaimnya terkait kemerdekaan Papua. Namun, kontribusi nyata Wenda terhadap masyarakat Papua justru dipertanyakan. Pemerhati konflik dan pakar resolusi konflik, I Nyoman Sudira, menegaskan bahwa Wenda dan kelompoknya tidak memiliki kontribusi konkret bagi kesejahteraan rakyat Papua, serta agenda separatisnya hanya mencerminkan kepentingan kelompok kecil, bukan rakyat Papua secara luas.
Dalam pernyataannya, I Nyoman menyebut bahwa Wenda, yang kini telah menjadi warga negara Inggris, berjuang dari luar negeri, sementara kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa banyak masyarakat Papua tidak merasakan dampak langsung dari perjuangan yang diusungnya. “Apa kontribusi nyata yang telah dilakukan Benny Wenda untuk masyarakat Papua selama ini? Tidak ada bukti konkret. Ini hanya upaya memecah belah dan menambah kesulitan bagi rakyat Papua,” ujarnya.
Sebaliknya, pemerintah Indonesia telah secara konsisten menunjukkan komitmen untuk membangun dan memajukan Papua. Berbagai program pembangunan, terutama dalam hal infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan, terus dilakukan. Dalam kerangka otonomi khusus, Papua telah menerima anggaran yang signifikan untuk pembangunan daerah, memberikan kesempatan bagi rakyat Papua untuk lebih berperan dalam pembangunan wilayah mereka sendiri.
Deklarasi “pemerintahan sementara” oleh Wenda, menurut pakar hukum dan mantan Kepala BAIS Laksda TNI (Purn) Soleman B. Ponto, juga dianggap tidak memiliki dasar hukum dan hanya mewakili kepentingan segelintir elit separatis. “Benny Wenda bukanlah perwakilan rakyat Papua. Fakta bahwa banyak kelompok di Papua menolak deklarasi ini menunjukkan bahwa ia tidak memiliki legitimasi,” tegas Soleman.
Secara internasional, PBB telah menegaskan bahwa Papua adalah bagian sah dari Indonesia. Prinsip kedaulatan negara dan larangan untuk mendukung gerakan separatis diakui oleh hukum internasional. Artinya, dukungan internasional terhadap klaim-klaim Benny Wenda dan ULMWP minim dan tidak memiliki dasar kuat.
Pemerintah Indonesia terus melakukan pendekatan humanis dalam menangani isu Papua, termasuk melalui dialog dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Program-program seperti pembangunan jalan trans Papua, pengembangan layanan kesehatan, dan perluasan akses pendidikan menunjukkan keseriusan pemerintah dalam membawa perubahan positif bagi Papua.
Selain itu, upaya pemerintah untuk menghormati hak-hak adat dan budaya lokal juga penting dalam menjaga keragaman Papua dalam NKRI. Melalui dialog dan pembangunan berbasis kearifan lokal, pemerintah berusaha memastikan bahwa semua masyarakat Papua, dengan latar belakang yang berbeda-beda, merasa menjadi bagian dari Indonesia yang bersatu.
Dalam konteks internasional, gerakan separatisme yang diusung oleh Benny Wenda menghadapi hambatan besar karena tidak mendapatkan dukungan yang signifikan dari negara-negara lain. Justru, negara-negara tetangga dan mitra Indonesia memahami bahwa Papua adalah bagian tak terpisahkan dari kedaulatan Indonesia, dan stabilitas di wilayah tersebut sangat penting untuk kawasan Asia-Pasifik secara keseluruhan.
Melalui kebijakan yang inklusif dan pembangunan yang berkelanjutan, pemerintah Indonesia berkomitmen untuk memastikan bahwa Papua terus maju bersama NKRI. Pandangan yang realistis dan berlandaskan hukum internasional, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat, adalah cara terbaik untuk menjaga kedamaian dan kemakmuran Papua di masa depan.
