Jakarta, Suarabersama.com – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah memberikan tanggapan mengenai dugaan kebocoran 6 juta data Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), termasuk informasi mengenai Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu, Dwi Astuti, menyatakan bahwa pihaknya belum dapat mengonfirmasi kebenaran informasi tersebut karena masih dalam proses pendalaman. “Terkait dengan informasi kebocoran data yang beredar, saat ini tim teknis DJP sedang melakukan pendalaman,” ungkapnya pada Rabu (18/9/2024).
Sebagai informasi, kabar mengenai kebocoran data ini pertama kali diungkapkan oleh akun X Teguh Aprianto @secgron pada Rabu lalu. Ia mengunggah tangkapan layar dari sebuah akun bernama Bjorka yang menawarkan 6 juta data NIK dan NPWP. Data tersebut dijual di sebuah forum dengan harga 10.000 dolar AS atau sekitar Rp 153 juta (dengan kurs Rp 15.300).
“Sebanyak 6 juta data NPWP dijual dengan harga sekitar 150 juta rupiah. Data yang bocor meliputi NIK, NPWP, alamat, nomor telepon, email, dan lainnya,” tulis akun X @secgron pada hari Rabu.
Dalam sampel data yang dibagikan oleh akun Bjorka, tercantum nama Presiden Jokowi beserta anak-anaknya, Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep. Selain itu, terdapat juga nama-nama menteri dalam Kabinet Indonesia Maju, seperti Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, serta Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan.
“NPWP milik Jokowi, Gibran, Kaesang, Menkominfo, Sri Mulyani, dan menteri lainnya juga dibocorkan dalam sampel yang diberikan oleh pelaku,” jelas akun X @secgron.
Hni
