Jakarta, Suarabersama.com -Polemik mengenai Kampung Susun Bayam (KSB) di Tanjung Priok, Jakarta Utara, kini menarik perhatian dari bakal calon wakil gubernur (bacawagub) Jakarta, Rano Karno. Rano berkomitmen untuk menyelesaikan konflik yang terjadi antara warga dan pemerintah daerah jika ia terpilih sebagai pemimpin Jakarta.
“Yakin saya bisa. Itu tugasnya ‘Si Doel’, jadi jangan ragu,” ucap Rano ketika ditemui di rumahnya di Lebak Bulus, Jakarta Selatan, pada Senin (9/9/2024). Rano mengungkapkan bahwa populasi warga eks Kampung Susun Bayam tidak terlalu besar, sehingga menurutnya, penyelesaian masalah ini tidaklah sulit.
Bang Doel, sapaan akrab Rano, berencana untuk segera mengunjungi Kampung Susun Bayam dalam waktu dekat agar dapat melihat secara langsung permasalahan yang ada. “Insya Allah pasti (akan mengunjungi Kampung Susun Bayam),” ujar Rano.
Sebelum memutuskan untuk mencalonkan diri pada Pilkada Jakarta, Rano mengaku telah pernah mengunjungi Kampung Susun Bayam. Ia bahkan menyatakan bahwa ia sudah memahami wilayah Sunter dan sekitarnya, tempat di mana Kampung Susun Bayam berada.
Rano meyakini bahwa masalah Kampung Susun Bayam dapat diatasi dengan memberikan lapangan pekerjaan kepada warga eks Kampung Susun Bayam. Ia berjanji akan mencarikan pekerjaan bagi mereka jika ia memenangkan Pilkada 2024.
“Apa enggak bisa mereka dicarikan pekerjaan? Bisa, yakin saya bisa,” kata Rano. Namun, ia menambahkan bahwa pemerintah perlu terlebih dahulu mengetahui kemampuan dari eks warga Kampung Susun Bayam.
Rano juga menjelaskan bahwa banyak orang yang mengalami kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan karena perusahaan cenderung mencari karyawan yang sudah berpengalaman. “Padahal, kata Rano, orang tak akan punya pengalaman jika tidak diberikan kesempatan untuk bekerja.” Ia menilai bahwa polemik Kampung Susun Bayam ini belum terselesaikan karena Jakarta saat ini dipimpin oleh penjabat gubernur yang juga menjabat sebagai Kepala Sekretariat Presiden (Kasatpres).
Dengan banyaknya tugas yang harus diemban, fokus penjabat gubernur menjadi terbagi, sehingga sulit untuk menyelesaikan masalah Kampung Susun Bayam. “Beliau (Pj Gubernur Jakarta, Heru Budi Hartono) kan punya tugas yang berat, beliau ini masih kepala rumah tangga Istana, beliau ngurus IKN (Ibu Kota Nusantara) bagaimana beliau bisa ngurus Jakarta? Enggak mungkin,” ujar Rano.
Ia menilai bahwa sebagai penjabat gubernur, Heru Budi tidak memiliki wewenang penuh untuk memimpin Jakarta karena hanya meneruskan program-program dari Gubernur Jakarta periode 2017-2023, Anies Baswedan. Rano berharap dapat suatu saat bertemu dengan Heru Budi untuk mendiskusikan berbagai persoalan di Jakarta.
“Untuk dia bikin sesuatu yang baru, enggak bisa. Bukan enggak bisa, artinya harus perencanaan lagi,” ucap Rano.
Sebagai informasi, polemik ini bermula dari penggusuran warga Kampung Bayam untuk pembangunan Jakarta International Stadium (JIS) pada 2019. Kawasan tersebut diklaim secara historis sebagai milik pemerintah.
Anies Baswedan, yang menjabat sebagai gubernur Jakarta pada waktu itu, bersama PT Jakarta Propertindo (Jakpro), berjanji akan membangunkan rumah susun di samping JIS untuk warga Kampung Bayam.
Namun, setelah JIS dan rumah susun tersebut selesai dibangun, warga tidak dapat menempati rumah susun yang telah dibangun. Di sisi lain, Jakpro mengklaim telah memberikan uang ganti rugi kepada warga yang lahannya tergusur karena pembangunan JIS. Hal ini memicu perseteruan antara kedua belah pihak hingga dilakukan mediasi oleh Pemerintah Provinsi Jakarta dan Komnas HAM.
Hasil mediasi menunjukkan bahwa eks warga Kampung Bayam sepakat untuk berdamai dan bersedia menunggu keputusan JakPro mengenai rencana pembangunan rumah susun baru di Jalan Yos Sudarso.
Sambil menunggu proses pembangunan rumah susun selesai, eks warga Kampung Bayam tinggal di hunian sementara di Jalan Tongkol, Ancol, Jakarta Utara. Mereka juga meminta agar diberikan kehidupan yang layak selama berada di hunian sementara.
Hni
