Jakarta, Suarabersama.com – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengungkapkan bahwa pencapaian swasembada pangan di era Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan era Presiden Soeharto keduanya sangat mengesankan dan berhasil memenuhi kebutuhan pangan rakyat. Mengacu pada definisi swasembada menurut Badan Pangan Dunia (Food and Agriculture Organization/FAO), yang ditetapkan pada tahun 1999, sebuah negara dianggap swasembada jika produksinya mencapai 90 persen dari kebutuhan nasional. Andi memberikan contoh swasembada pada tahun 1984 yang melibatkan impor sebesar 400 ribu ton dengan jumlah penduduk lebih dari 100 juta.
“Sementara swasembada di era pemerintahan sekarang itu tiga kali 2017-2019 dan 2020 dan itu tidak ada impor beras medium dengan perbandingan penduduknya 200 juta. Artinya apa? Upaya kita luar biasa kalau kita mau mengkomparasi dengan tahun 1984. Saya kira kebijakan pangan Pak Harto hebat dan pemerintahan sekarang juga hebat,” ujar Andi dalam keterangan tertulis pada Selasa (27/8/2024).
Pernyataan ini disampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi IV DPR RI, yang diadakan pada hari Senin (26/8). Sebagai informasi, capaian swasembada beras terjadi selama periode pertama Presiden Jokowi, yakni dari tahun 2017 hingga 2020. Pada periode tersebut, produksi beras mengalami surplus antara 1,9 juta ton hingga 2,85 juta ton. Selama pemerintahan Jokowi, kebijakan anggaran untuk sektor pangan difokuskan pada pemenuhan kebutuhan petani, baik dalam bentuk sarana pertanian seperti benih dan pupuk, maupun dalam bentuk intensifikasi dan mekanisasi dengan bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan).
Kebijakan pemerintah di sektor pertanian tersebut membuat Kementan mendapatkan predikat WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). “Tahun 2016 pertama dalam sejarah pertanian dan itu di era kami dengan teman-teman ini semua mendapat WTP secara berturut-turut hingga tahun berikutnya,” katanya.
Oleh karena itu, Andi meminta agar di masa depan ada tambahan anggaran untuk mempercepat berbagai program guna mewujudkan swasembada dan menjadikan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia. Anggaran tambahan yang diusulkan mencapai sekitar Rp 68 triliun akan digunakan untuk pengairan, pupuk, benih, serta prasarana lainnya. “Jadi anggaran Rp 68 triliun ini bukan berdiri sendiri, tapi betul-betul holistik dari air sampai pupuk akan kita perhatikan termasuk juga pompa,” pungkasnya.
(XLY)
