Jakarta, Suarabersama.com – Perdana Menteri Jepang, Fumio Kishida, dilaporkan akan mengundurkan diri sebagai ketua Partai Demokrat Liberal (LDP) pada September mendatang.
Keputusan ini menandai akhir masa jabatan tiga tahunnya yang dipenuhi oleh masalah kenaikan harga dan skandal politik. Kishida mengonfirmasi hal tersebut dalam konferensi pers yang diadakan pada Rabu, 14 Agustus 2024.
Pengunduran dirinya sekaligus mengakhiri masa jabatan tiga tahun sebagai PM yang telah diwarnai oleh berbagai skandal akan berakhir, membuka kesempatan bagi perdana menteri baru untuk menangani dampak dari kenaikan harga.
“Saya akan terus melakukan apapun yang saya bisa sebagai perdana menteri hingga masa jabatan saya berakhir pada bulan September,” kata Kishida dalam konferensi pers yang disiarkan televisi pada hari Rabu bahwa ia telah memutuskan untuk tidak mencalonkan diri kembali sebagai pemimpin LDP.
Keputusan Fumio Kishida untuk mengundurkan diri akan memicu pemilihan untuk menentukan penggantinya sebagai ketua Partai Demokrat Liberal (LDP), yang juga akan menentukan siapa yang akan memimpin ekonomi terbesar keempat di dunia ini.
Pengganti Kishida akan menghadapi berbagai tantangan, termasuk kenaikan biaya hidup, ketegangan geopolitik yang semakin meningkat, dan potensi kembalinya Donald Trump sebagai presiden Amerika Serikat tahun depan.
Sebagai pemimpin Jepang kedelapan terlama setelah perang, Kishida berhasil membawa negara ini keluar dari pandemi COVID-19 dengan stimulus besar-besaran. Namun, ia juga menunjuk Kazuo Ueda, seorang akademisi, sebagai Kepala Bank of Japan (BOJ) untuk mengakhiri kebijakan moneter radikal yang diterapkan oleh pendahulunya.
Pada bulan Juli, BOJ secara mengejutkan menaikkan suku bunga, yang berkontribusi pada ketidakstabilan pasar saham dan penurunan tajam nilai yen.
“Jika laporan ini akurat, kita dapat mengharapkan kebijakan yang lebih ketat atau kondisi fiskal dan moneter yang lebih netral tapi sedikit lebih ketat tergantung pada kandidat pengganti,” ujar Shoki Omori, kepala strategi desk Jepang di Mizuho Securities, Tokyo.
“Secara singkat, aset berisiko, terutama ekuitas, kemungkinan besar akan terkena dampaknya,” ungkapnya.
Dalam langkah yang berbeda dari kebijakan sebelumnya, Kishida juga meninggalkan pendekatan ekonomi yang berfokus pada keuntungan korporasi dan beralih ke kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan rumah tangga. Ini termasuk upaya untuk menaikkan upah dan mendorong kepemilikan saham di kalangan masyarakat.
(Hni)
