Jakarta, Suarabersama.com – Direktorat Jenderal Imigrasi mencatat bahwa jumlah kedatangan Warga Negara Asing (WNA) ke Indonesia selama Januari hingga Juni 2024 mencapai angka 5.086.765 orang, mengalami kenaikan sebesar 7,28 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, di mana sebanyak 4.741.343 orang WNA memasuki Indonesia.
Dari total tersebut, sekitar 68 persen atau sebanyak 3.470.954 WNA memanfaatkan visa on arrival (VoA) serta visa kunjungan untuk masuk ke Indonesia. Bandara Internasional Soekarno Hatta (Banten), Bandara Internasional Ngurah Rai (Bali), dan Bandara Internasional Yogyakarta (DIY) menjadi tiga bandara terbanyak digunakan oleh pelintas mancanegara. Sedangkan untuk pelabuhan internasional, tiga dengan volume perlintasan terbesar berada di Provinsi Kepulauan Riau, yaitu Ferry Terminal Batam Center, Pelabuhan Citra Tritunas Batam, dan Pelabuhan Tanjung Balai Karimun.
Direktur Jenderal Imigrasi, Silmy Karim, menyambut baik peningkatan ini sebagai indikasi kemajuan yang signifikan. “Kami semakin baik dan saya optimis dengan prospek untuk periode-periode berikutnya. Digitalisasi layanan yang kami terapkan, seperti pengajuan visa secara online melalui evisa.imigrasi.go.id yang terhubung dengan autogate di bandara-banadara besar, terbukti cukup efektif,” ujarnya dalam keterangan kepada detikBali pada Senin (15/07/2024).
Silmy juga menjelaskan bahwa langkah-langkah ini merupakan bagian dari upaya Direktorat Jenderal Imigrasi untuk mendukung ekosistem kemudahan berbisnis melalui fasilitasi perizinan keimigrasian. “Layanan visa kami telah menjadi pionir dalam pelayanan publik di Indonesia dengan memfasilitasi pembayaran secara online langsung dari luar negeri menggunakan kartu kredit,” tambahnya.
“Kami fokus pada peningkatan layanan publik berbasis digital, termasuk infrastruktur di pintu masuk dan integrasi sistem dengan database Imigrasi. Kami berkomitmen untuk memberikan pengalaman layanan Imigrasi yang mudah, cepat, dan seamless bagi WNA yang datang ke Indonesia, dengan tetap memperhatikan kebijakan selektif,” tegas Silmy.
(XLY)
