Jakarta,Suarabersama.com – Diskusi publik bertajuk “PSN dan Kesejahteraan Masyarakat Papua” yang diselenggarakan Barisan Merah Putih (BMP) di lantai 9 kantor gubernur Papua, Sabtu (30/5/2026), diwarnai aksi protes dari sejumlah aktivis lingkungan dan mahasiswa yang menolak pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) di Tanah Papua.
Aksi tersebut terjadi ketika forum diskusi yang menghadirkan sejumlah pejabat daerah, akademisi, Komnas HAM Papua dan gubernur Papua Selatan, Apolo Safanpo, sedang berlangsung. Sejumlah mahasiswa tiba-tiba memasuki ruang pertemuan sambil membentangkan berbagai pamflet berisi kritik terhadap kebijakan PSN.
Dalam aksi itu, para peserta protes membawa sejumlah tulisan, di antaranya “Tolak PSN, Papua Bukan Tanah Kosong”, “PSN Merampas Hak-Hak Masyarakat Adat”, serta “Kami Mahasiswa Tolak PSN”. Mereka menilai proyek-proyek pembangunan berskala nasional di Tanah Papua berpotensi mengancam ruang hidup masyarakat adat dan kelestarian lingkungan.
Aksi spontan tersebut sempat menarik perhatian seluruh peserta forum. Para mahasiswa secara bergantian menyampaikan aspirasi dan kritik terhadap arah pembangunan yang dinilai belum sepenuhnya berpihak kepada masyarakat asli Papua.
Salah satu mahasiswa yang terlibat dalam aksi, Stenly Dambujai, menegaskan, PSN tidak memberikan manfaat bagi masyarakat Papua. Menurutnya, pembangunan yang dilakukan pemerintah harus terlebih dahulu menjawab kebutuhan dan kepentingan masyarakat adat di wilayah terdampak.
“Orang Jakarta hanya mengambil kekayaan Papua,” ujar Stenly dalam forum tersebut.
Stenly juga menyatakan, masyarakat Papua membutuhkan pembangunan yang menghormati hak-hak masyarakat adat dan melibatkan orang Papua sebagai subjek utama dalam proses pembangunan.
