Jakarta, suarabersama.com – Badan Pembinaan Ideologi Pancasila menggelar Forum Komunikasi Publik 2026 di Batam, Kepulauan Riau, dengan mengangkat tema “Strategi Bangun Narasi, Kuatkan Reputasi Negeri”. Forum tersebut diikuti 480 peserta dari unsur kementerian, lembaga, media, mahasiswa, hingga praktisi komunikasi publik.
Kegiatan ini menjadi wadah untuk memperkuat strategi komunikasi publik yang adaptif dan berlandaskan nilai Pancasila di tengah derasnya arus informasi digital.
Sekretaris Utama BPIP, Tonny Agung Arifianto, menilai tantangan persatuan bangsa kini tidak lagi bersifat fisik, melainkan hadir melalui hoaks, disinformasi, dan perang narasi di ruang digital.
Menurutnya, humas pemerintah memiliki peran penting menjaga optimisme masyarakat sekaligus memperkuat persatuan bangsa.
“Reputasi bangsa dibangun dari narasi yang diciptakan bersama. Jika ruang digital dipenuhi kebencian, yang rusak bukan hanya citra pemerintah, tetapi juga persatuan nasional,” ujar Tonny.
Ia mendorong seluruh elemen masyarakat menjadikan ruang digital sebagai sarana gotong royong dan penguatan nilai kebangsaan.
Dalam forum tersebut, Kepala Badan Kesbangpol Kota Batam, Riama Manurung, menyampaikan bahwa penerapan nilai Pancasila turut mendukung pembangunan daerah. Ia menyebut pertumbuhan ekonomi Batam mencapai 6,76 persen dan Indeks Pembangunan Manusia berada di angka 83,80.
Sementara itu, pakar diplomasi publik Dino Patti Djalal menekankan pentingnya membangun citra Indonesia di dunia internasional melalui komunikasi yang kreatif dan persuasif.
Menurut Dino, Indonesia memiliki banyak modal kuat, mulai dari status sebagai negara demokrasi besar hingga potensi sebagai kekuatan lingkungan hidup dunia.
Dari sisi digital, Staf Ahli Kementerian Komunikasi dan Digital, Raden Wijaya Kusuma Wardhana, mengingatkan bahwa masyarakat Indonesia kini menghadapi banjir informasi dengan jumlah pengguna internet mencapai 229 juta orang.
Ia menilai strategi komunikasi pemerintah harus lebih responsif, berbasis data, dan mampu melawan fenomena post-truth yang membuat masyarakat lebih mudah mencari pembenaran dibanding kebenaran.
Hal senada disampaikan Tenaga Ahli Utama Badan Komunikasi Pemerintah RI, Hamdan Hamedan, yang menyebut misinformasi dan disinformasi kini menjadi ancaman global serius.
“Tantangan terbesar hari ini bukan lagi kekurangan informasi, tetapi menjaga arah, akal sehat, dan persatuan,” kata Hamdan.
Sementara perwakilan TikTok Indonesia, Rofi Uddarojat, mengungkapkan platform tersebut kini memiliki sekitar 160 juta pengguna aktif bulanan di Indonesia. Ia mendorong institusi publik memproduksi konten yang autentik dan konsisten agar pesan pemerintah lebih mudah diterima masyarakat.
Melalui forum ini, BPIP berharap komunikasi publik di Indonesia semakin selaras dalam memperkuat kepercayaan masyarakat serta menjaga reputasi Indonesia di tingkat global dengan berlandaskan nilai Pancasila. (kls)
